Dirut PT DLU, Erwin H Pudjiono dan Ketua Umum DPP Gapasdap, Khoiri Soetomo serta jajaran PT DLU saat buka puasa bersama media. (Foto : hari)

BIDIK NEWS | SURABAYA – Arus mudik tahun ini, PT Dharma Lautan Utama (DLU)
menyiapkan total 40 armada kapal yang siap melayani penyeberangan lintasan panjang dan pendek. Rinciannya, 24 armada disiapkan untuk melayani lintasan penyeberangan jarak pendek dan16 armada untuk lintasan jarak jauh.

Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PT DLU, Erwin H Pudjiono saat buka puasa bersama media di RM Nur Pacific Gubeng, Sabtu (9/6). Dijelaskannya, untuk tahun lalu angkuatan laut mudik Lebaran mengalami penurunan 5 persen. Dan tahun ini, diprediksikan arus mudik akan naik 5 persen.

“Kami menghimbau kepada penumpang agar tidak membawa barang berlebihan dan berbahaya. Karena kami sering menjumpai barang yang ditolak angkutan udara, terus dikirim lewat kapal laut,” kata Erwin.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap), Khoiri Soetomo mengeluhkan keterbatasan dermaga. Akibat minimnya jumlah dermaga, mereka mengaku tidak bisa maksimal melayani para pemudik yang hendak merayakan lebarannya di kampung halaman.

“Banyak armada kapal yang sudah siap melayani lonjakan penumpang, tapi akhirnya nganggur karena harus menunggu antrean sandar di dermaga yang jumlahnya sangat terbatas. “Imbasnya selain terjadi penumpukkan penumpang, jumlah kapal yang menganggur juga menumpuk,” ujarnya.

Khoiri mencontohkan, jumlah kapal di jalur penyeberangan paling sibuk di Merak-Bakauheni. Jumlah kapal yang tersedia yang mencapai 70 unit itu sangat tidak sebanding dengan jumlah dermaga yang terbatas baru 6 buah saja.

“Padahal idealnya, dengan jumlah kapal sebanyak itu, pemerintah harus mengoperasikan sedikitnya 14 unit dermaga. Para pengusaha kapal akhirnya merugi, karena masing-masing harus menunggu giliran dan hanya bisa beroperasi maksimal hanya 12 hari per bulan,” ujarnya.

Ironisnya, Dagan kondisi jenuh kapal di sejumlah rute penyeberangan itu, Pemerintah justru masih saja menambah jumlah kapal. Salah satunya adalah jalur penyeberangan Ketapang-Gilimanuk yang armadanya sudah mencapai 56 unit, kali ini ditambah lagi dengan 1 unit kapal.

Dia mengingatkan, biaya operasional kapal sangat besar dan tidak sama dengan moda angkutan darat atau udara. “Dalam kondisi menunggu, kapal-kapal milik kami tetap harus mengerahkan anak buah kapal (ABK), seperti nahkoda, mualim dan sebagainya,” ujarnya.

Belum lagi soal genset yang harus tetap menyala selama 24 jam, perawatan (docking) hingga pembaharauan sertifikat yang harus dilakukan setiap tahun sekali. Berbeda dengan moda angkutan lain yang periode perawatannya dilakukan berdasarkan kilometer, khusus di kapal dihitung berdasarkan kalender.

Untuk itu, Khoiri yang juga menjabat Direktur Keuangan PT Dharma Lautan Utama mendesak Pemerintah agar lebih dulu menyiapkan prasarana dibanding sarana penyeberangan laut. “Saat ini, kondisinya terbalik. Pemerintah justru fokus menyiapkan sarananya lebih dulu, padahal prasarananya seperti dermaga masih belum siap,” pungkasnya. (hari)