BIDIK NEWS | BANYUWANGI – Forum Komunitas Wartawan Lintas Media (FKWLM) di Banyuwangi mendesak DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk segera mengagendakan hearing terkait keberadaan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran.
Para awak media yang tergabung dalam Koran, Majalah, Televisi dan Online (Koma Vision) tersebut, ingin agar saat hearing nanti, DPRD menghadirkan seluruh stakeholder yang ada, diantaranya Pemkab Banyuwangi, PT. Bumi Suksesindo (BSI), PT. Merdeka Copper Gold tbk, beberapa perusahaan pemegang saham, dan Polres Banyuwangi.
‘Koma vision’ mendesak hearing bisa digelar setelah lebaran, mengingat selama ini media kesulitan mendapat informasi yang valid terkait saham, golden share, deviden, delusi dan lain-lain. Hal itu semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang menginginkan keterbukaan informasi dan transparansi.
“Kita ingin hearing dijadwal setelah lebaran, tidak ada alasan mundur lagi, karena pengajuan kami sudah masuk jauh sebelum lebaran,” ungkap Eko Suryono perwakilan Koma Vision, Selasa (12/06).
Menurut Eko, DPRD diminta serius untuk menghadirkan pihak-pihak terkait Tambang Emas Tumpang Pitu.
“Jangan hanya PT. BSI yang dihadirkan, karena dipastikan tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang bakal kita lontarkan. PT. BSI juga bukan pemberi hibah saham kepada Pemkab Banyuwangi,” terang Eko.
Lebih lanjut diungkapkan Eko, upaya untuk mengajukan hearing terkait tambang emas di Gunung Tumpang Pitu tidaklah mudah. Bahkan banyak pihak secara terang-terang menginginkan agenda hearing yang tujuannya mendapatkan informasi yang terbuka terkait keberadaan tambang emas tersebut dibatalkan. Termasuk PT. BSI sendiri berusaha mencegah dan melakukan intervensi kepada awak media.
“Rakyat Banyuwangi harus tahu bagaimana keberadaan saham mereka, karena PT. Merdeka Copper Gold tidak memiliki lahan tambang emas yang sudah produksi di luar Banyuwangi. Jadi tolong rakyat jangan hanya dininabobokkan dengan angka-angka yang fantastis, bahkan dalam LKPJ Bupati Banyuwangi tahun 2017 yang sedang dibahas DPRD juga tidak dilaporkan progressnya. Tolong rakyat jangan dikibuli dengan angka-angka yang manis saja tapi menyesatkan,” jelas Eko.
Wartawan senior ini juga menambahkan, rakyat Banyuwangi sudah banyak yang mengetahui sejak beroperasinya PT. Merdeka Copper Gold, dengan anak perusahaannya PT. BSI telah berhasil memproduksi 142 ribu onz bullion yang merupakan campuran emas dan perak.
“Namun kenapa perusahaan yang saat ini hanya menggantungkan usaha pertambangan emasnya di bumi Blambangan tidak secara transparan menjelaskan kepada publik mengapa belum diputuskan untuk membagikan deviden. Padahal rakyat Banyuwangi juga memiliki saham di perusahaan tersebut,” tandas Eko.
Sementara, Panglima Komunitas Pejuang Jalanan (KPJ) Laskar Putih, M. Yunus Wahyudi mengecam keras ketidakterbukaan Pemkab Banyuwangi dan perusahaan pengelola tambang emas Tumpang Pitu Banyuwangi. Menurut Yunus, Pemkab Banyuwangi tidak terbuka dalam mensosialisasikan golden share, perwakilan Pemkab yang ditunjuk, deviden, dan lain lain.
Selain itu, pihaknya juga menyayangkan kelambanan DPRD Banyuwangi yang baru mengkritisi kinerja PT Merdeka Copper Gold tbk dengan PT BSI pada tahun 2018.
“Kemana DPRD selama ini. Rakyat Banyuwangi punya aset besar kok dibiarkan amburadul. Bahkan belum juga memberi kontribusi pada PAD. Jangan dikaburkan dengan CSR yang memang menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan untuk membagikan sebagian keuntungannya untuk kegiatan sosialnya,” beber Yunus.
Dia juga mendesak DPRD dan Pemkab Banyuwangi untuk mengkaji ulang perusahaan tersebut, apakah bisa memberi manfaat kepada masyarakat Banyuwangi atau tidak. Karena banyak masyarakat yang menjadi korban adanya perusahaan tersebut.
Belum lagi masalah lima warga yang telah divonis bebas atas laporan PT. BSI terkait perusakan kantor.
“Lima orang yang di vonis bebas atas laporan PT. BSI ini sudah menyakiti hati masyarakat Banyuwangi, dan hingga saat ini belum ada rehabilitasi nama baik, jangan main-main lobi ke pengadilan, saya siap mengawal saudara saya yang jadi korban,” tegas Yunus.(nng)
SURABAYA | bidik.news -Perkembangan perkeretaapian terus menunjukkan peningkatan baik sarana ataupun prasarananya. Peningkatan ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam...
