SURABAYA l bidik.news – Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Hidayat mendorong Pemerintah Provinsi memperluas jaringan Trans Jatim hingga menghubungkan Mojokerto dengan Jombang.
Usulan tersebut dinilai relevan dengan kebutuhan mobilitas masyarakat sekaligus mendukung kawasan pendidikan pesantren dan wisata religi yang menjadi salah satu karakter kuat Kabupaten Jombang.
Hidayat mengatakan, pengembangan koridor baru tersebut telah dia usulkan kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur. Menurutnya, Jombang memiliki posisi strategis karena menjadi bagian dari kawasan aglomerasi di sekitar Surabaya dan memiliki mobilitas masyarakat yang cukup tinggi.
“Saya sudah mengusulkan ke Dinas Perhubungan. Karena Jombang ini bagian dari lingkar Surabaya,” kata Hidayat, Selasa (6/10).
Menurut Hidayat, tingginya mobilitas masyarakat dari Jombang juga terlihat dari kondisi bus antarkota yang mulai dipenuhi penumpang sejak wilayah tersebut. “Bus-bus antarkota itu mulai penuh dari Jombang,” ujarnya.
Di sisi lain, Penasihat Fraksi Gerindra DPRD Jatim itu melihat kebutuhan transportasi publik di Jombang tidak hanya berkaitan dengan mobilitas pekerja dan masyarakat umum. Daerah tersebut juga menjadi salah satu pusat pendidikan pesantren dan wisata religi di Jawa Timur.
Ia menyebut terdapat sejumlah pondok pesantren besar serta makam tokoh agama yang menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah.
“Ada banyak titik wisata religi. Ada lima pondok besar di sana, ada makam-makam para muassis maupun ulama,” jelasnya.
Menurut Hidayat, aktivitas pesantren juga menghasilkan mobilitas yang cukup besar. Ribuan santri dan wali santri datang dari luar daerah, terutama pada momentum tertentu.
“Per pondok ribuan jumlahnya. Misalnya di Peterongan itu lebih dari 10 ribu dari luar daerah. Apalagi di Tebuireng, Tambakberas, Denanyar dan tempat-tempat lain, itu luar biasa,” katanya.
Karena itu, Hidayat menilai kehadiran Trans Jatim hingga Jombang dapat menjadi salah satu solusi untuk mempermudah mobilitas masyarakat, termasuk para wali santri yang hendak menuju kawasan pesantren.
“Kalau Trans Jatim sampai ke sana, saya kira akan sangat membantu mobilisasi para wali santri yang pondok di Jombang,” tegasnya.
Usulan koridor Mojokerto-Jombang tersebut, lanjut Hidayat, tidak dapat dilepaskan dari pembahasan Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi Jawa Timur yang tengah dibahas DPRD Jatim.
Hidayat menilai transportasi publik ke depan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Seluruh moda harus terhubung sehingga perjalanan masyarakat dari rumah hingga tempat tujuan dapat berlangsung secara efektif dan efisien.
“Transportasi publik hari ini sangat dibutuhkan masyarakat. Tetapi juga harus terintegrasi, terpadu. Seluruh intermodal transportasi harus ditata dan dikelola agar efektif dan efisien,” ujarnya.
Ia menggambarkan sistem tersebut mulai dari akses masyarakat di lingkungan tempat tinggal, kemudian terhubung dengan feeder, transportasi publik utama, terminal, hingga moda lanjutan menuju tujuan akhir.
Dengan sistem yang terintegrasi, Hidayat berharap masyarakat memiliki alternatif transportasi yang aman dan nyaman sehingga secara bertahap dapat mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi.
“Tujuannya agar masyarakat berbondong-bondong beralih dari transportasi pribadi, dari kendaraan roda dua kepada transportasi publik yang lebih aman dan nyaman,” katanya.
Hidayat juga mengingatkan agar pengembangan Trans Jatim tidak meminggirkan pelaku angkutan yang selama ini telah melayani masyarakat.
Menurut dia, keberadaan angkutan yang sudah ada justru dapat diintegrasikan menjadi bagian dari sistem feeder dengan dukungan subsidi pemerintah.
“Kalaupun ada, harus berkolaborasi. Memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada untuk mendukung transportasi publik ini,” jelasnya.
“Misalnya butuh feeder, maka feeder ini disubsidi oleh pemerintah. Mereka yang dulu bekerja di jalur yang dilalui Trans Jatim bisa beralih ke situ. Selama tidak ada yang dikorbankan, saya kira masyarakat tidak akan protes,” pungkas Hidayat. ( Rofik )
BANYUWANGI | bidik.news – Pejabat Pemkab Banyuwangi mulai Camat hingga Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalani tes urine. Pemeriksaan tersebut...
