SURABAYA- Keberadaan Kantor Perwakilan Dagang(KPD) yang dikelola Disperindag Jatim di sorot. Pasalnya, selain fungsinya tak jelas, kantor perwakilan dagang tersebut dinilai tak mampu mendongkrak perekonomian di Jatim.
“Kami kecewa sekali posisi kantornya juga tak strategis. Idealnya harus ditempat strategis misalnya di Mall atau diperkotaan,”ungkap anggota Rohani Siswanto Anggota Komisi B DPRD Jatim Senin (17/2).
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan pihaknya melihat dalam hitungan bulan, hanya satu hingga dua orang saja yang mengunjungi kantor perwakilan dagang Jatim di propinsi lain. “Dari laporan triwulan I hingga III terlihat yang datang ke sana cuma satu hingga dua orang saja,” jelasnya.
Dikatakan oleh Rohani, jika dilihat jumlah pengunjung yang datang di KPD tersebut, apa artinya didirikannya KPD sebagai ujung tombak Pemprov dalam menggaet perdagangan antar Propinsi.
“ Kalau mau serius bangun KPD, support dari Pemprov harus lebih serius lagi.Jangan kemudian karena keberadaannya dibuat oleh gubernur Soekarwo sehingga dijaman gubernur Khofifah hanya dibuat pokoknya ada,”jelasnya.
Idealnya, kata Rohani, KPD merupakan tempat untuk menawarkan produk-produk Jatim dalam menarik perdagangan antar propinsi.” KPD itu showroom kita untuk memamerkan produksi Jatim. Tapi faktanya lokasinya tak strategis dan didalam gang. Contohnya KPD di NTT. Kalau program KPD ini tanggung dan tak disupport Pemprov lebih baik dihapus lagi,” tandasnya.
