SURABAYA – Kejanggalan penyaluran bantuan untuk masyarakat Jatim terdampak Covid-19. Salah satu bantuan yang disalurkan Pemprov Jatim antara lain lewat Jaring Pengaman Sosial (JPS) di Jatim terkuak. Dalam penyaluran anggaran tersebut ke masing daerah kurang adanya sosialisasi dari Pemprov Jatim bantuan yang diberikan kepada masyarakat.
“Dari hasil monitoring kami di lapangan ditemukan kurangnya sosialisasi kalau Pemprov Jatim sudah menyalurkan bantuan JPS kepada masyarakat melalui pemda setempat. Kami ingatkan ke Pemprov ini dana besar lho. Besarannya dana untuk JPS itu Rp 450 M. Jangan main-main penggunaannya. Bisa saja, JPS yang sudah disalurkan bisa diklaim pihak lain. Padahal itu bantuan dari Pemprov,”jelas anggota Komisi A DPRD Jatim Achmad Firdaus di Surabaya, Jumat (29/5).
Politisi asal Partai Gerindra ini mengatakan dari data yang masuk, baru 20 kabupaten/kota yang sudah menerima bantuan tersebut.” Besarannya juga variatif sesuai dengan data KPM (Kelompok Penerima Manfaat) yang disodorkan oleh Dinas Sosial,” sambung pria asal Lamongan.
Firdaus mengungkapkan bahwa saat ini telah berkembang kalau besarannya tidak sama masing-masing daerah disesuaikan sebagai ucapan terima kasih gubernur karena di daerah tersebut saat Pilgub pasangan Khofifah-Emil mendulang suara.
“Untuk menepis itu harus ada transparansi dari Pemprov kalau hal tersebut tidak benar. Tapi selama ini tak ada penjelasannya dan tiba-tiba langsung memberikan bantuannya tersebut ke rekening daerah,”jelasnya
Tak hanya itu, dalam JPS tersebut, kata pria asal Lamongan ini, ditemukan juga anggaran cadangan Jatim sebesar Rp 57 miliar digunakan untuk memberikan bantuan kepada 95 ribu KPM.” Kami mempertanyakan cadangan Jatim ini akan digunakan untuk apa. Apakah untuk radar bansos (bantuan sosial) atau untuk yang lain. Sampai saat ini Pemprov Jatim belum menjelaskannya kepada kami,”jelas mantan Ketua Komisi B DPRD Jatim ini.
Paling tidak, kata Firdaus, pihaknya butuh juga transparansi dari radar bansos untuk Jabodetabek sekitar 1900 KPM dan rencananya ke depan akan dilakukan di Bali.
“Kami ingin mengetahui soal pos dana tersebut yang diberikan untuk ini. Selama ini Pemprov tak transparan soal ini. Apakah itu dana sudah ditentukan di dana Rp 450 M tersebut atau masih ada dana lain,”sambungnya.
Radar bansos sendiri, kata Firdaus, ada dua pengertian dimana untuk pengertian pertama adalah orang Jatim yang ada di luar Jatim atau orang luar Jatim yang kebetulan saat Covid-19 berada di Jatim. “misalnya Mahasiswa atau pekerja dimana saat pendaftaran awal terjadi Miss komunikasi. Kami mempertanyakan radar bansos ini yang dimaksud yang mana,”lanjutnya.
Firdaus mengatakan pihaknya juga mempertanyakan apakah radar bansos ini hanya diperuntukkan bagi warga Jatim di Jabodetabek dan Bali saja atau daerah lainnya juga menerima bantuan tersebut.” Ini harus ada kejelasan dari Pemprov Jatim,”sambungnya.
Perlu adanya transparansi tersebut, kata Firdaus, agar DPRD Jatim bisa melakukan pengawalan terhadap penyaluran bantuan tersebut.
Dari monitoring DPRD Jatim di lapangan, kata Firdaus, masyarakat banyak tidak mengetahui adanya bantuan Pemprov Jatim. “ Masyarakat tak tahu bantuan yang diberikan. Entah itu dari propinsi atau kabupaten tak ada yang tahu. Ini perlu perhatian penuh Gubernur Khofifah,”jelasnya.
Sementara itu, Kalaksa(Kepala Pelaksana) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jatim Suban Wahyudiono membantah kalau pihaknya kurang sosialisasi terhadap bantuan Pemprov Jatim terdampak Covid-19 ke daerah.
“ Tak benar kurang sosialisasi, semuanya sudah dikirimkan sesuai data yang diajukan oleh pemda untuk disalurkan ke masyarakat. Untuk sosialisasi itu tugas masing-masing daerah. Tugas saya Cuma mengirimkan atau mentranfer ke rekening daerah. Lalu masing-masing pemda yang mendistribusikan,”jelasnya.
Diungkapkan oleh Suban, kalau saat ini dari 38 kabupaten atau kota di Jatim baru 20 yang sudah menerima bantuan tersebut. Sedangkan sisanya masih mengalami penundaan.
“Adanya penundaan antara lain variatif antara lain ada daerah yang datanya belum lengkap,”jelasnya.
Lalu Suban membeberkan antara lain daerah yang Sudah Melengkapi Data Penerima JPS dan Belum Melengkapi Nomor Rekening antara lain Sampang, Trenggalek, Tulungagung dan Kabupaten Pasuruan. Sedangkan daerah yang sudah Melengkapi Nomor Rekening dan Belum ada aata penerima JPS antara lain Sidoarjo, Lamongan, Magetan.
Untuk daerah yang belum melengkapi data penerima JPS dan nomor rekening antara lain Bangkalan, Ponorogo, Jember, Mojokerto, Bojonegoro, Gresik,Kota Kediri dan Kota Pasuruan.
