Sidak Bansos, DPRD Jatim Ingatkan PT Pos Indonesia Tak Abaikan Protokol Covid-19

SURABAYA – Aktivitas kantor pusat PT Pos Indonesia Kebonrojo di Surabaya di sorot. Ditengah aktivitas menyalurkan bantuan sosial dari Kemensos (Kementerian Sosial) terdampak Covid-19 bagi masyarakat di Surabaya, justru protokol Covid-19 di kantor pos tersebut diabaikan.

Ironisnya lagi, di Surabaya pandemi Covid-19 tak kunjung menurun. Menurut anggota DPRD Jatim Armuji mengatakan pihaknya menyayangkan tak ada protokol Covid-19 yang diterapkan di PT Pos Indonesia saat penyaluran bantuan dari Kemensos.

“Bantuan yang diberikan sebesar Rp 600 ribu jika masyarakat ikut terpapar Covid-19 biayanya lebih dari itu. Ini yang harus diperhatikan oleh manajemen PT Pos Indonesia,” kata Politisi PDI-P ini, jum’at (12/6) .

Armuji yang juga anggota Komisi A DPRD Jatim ini lalu membeberkan protokol Covid-19 yang minim ditemui di kantor pos tersebut antara lain keberadaan bilik disinfektan yang tak digunakan oleh pihak pengelola kantor.

“Lihat ada kerumunan warga untuk mengantre untuk mencairkan bantuan tersebut. Seharusnya diatur jaga jaraknya. Ini yang kami sayangkan,”jelas mantan ketua DPRD kota Surabaya ini.

Tak hanya itu, kata Armuji, pihaknya juga melihat tempat cuci tangan tak berfungsi maksimal. “ Disediakan tempat cuci tangan tapi airnya tak mengalir. Hal-hal sepele diabaikan oleh pihak PT Pos Indonesia,”beber Armuji.

Begitu juga dalam antrian, lanjut Armuji, masih terjadi timbul kerumunan masyarakat yang menerima terdampak Covid-19.
“ Idealnya nama-nama yang dipanggil itu harus jaga jarak. Pesan pemerintah untuk jaga jarak 1 meter atau 1,5 meter tak ada realisasinya di kantor PT Pos Indonesia Kebon Rojo Surabaya,”ucapnya.
Diungkapkan oleh Armuji, saat melakukan sidak di kantor tersebut, pihaknya sudah memberikan masukan kepada pihak pimpinan kantor PT Pos Indonesia untuk memperbaiki pelayanan di kantor tersebut. “Saya mengambil contoh masyarakat bergerombol saat mengantri, lebih baik diberi tenda hingga bisa jaga jarak,” jelasnya.

Sedangkan untuk pelayanan di dalam PT Pos Indonesia Kebon Rojo Surabaya, sambung Armuji, pihaknya tak mempermasalahkan.

“ Dari segi antrian dan tempat duduk diatur dengan jaga jarak. Yang bermasalah hanya bagian luar saja,” jelasnya.

Diungkapkan oleh Armuji, saat ini masih ada 16 ribu yang belum diambil masyarakat terdampak Covid-19 dari pemerintah.

”Yang belum mengambil diberi kesempatan untuk segera mengambilnya di PT Pos Indonesia Kebonrojo tersebut. Hampir 1000 lebih warga yang belum mengambil berada di wilayah penduduk padat. Kami berharap pihak lurah benar-benar mensosialisasikan mekanisme pencairan bantuan untuk terdampak Covid-19 ini,” jelasnya.

Sementara itu, kepala kantor PT Pos Indonesia Kebonrojo Surabaya Dino Aryadi mengatakan, untuk pembayaran bantuan Kemensos kepada masyarakat Surabaya untuk tahap II sudah dibayarkan sejak Sabtu lalu.” Rata-rata buka mulai jam 7 pagi hingga 5 sore dengan total yang harus dibayarkan kepada 178 ribu orang dan harus diselesaikan dalam waktu 9 hari. Jadi per harinya kami harus menyelesaikan bantuan tersebut kepada 18 hingg 20 ribu orang di Surabaya,” jelasnya.

Dino mengatakan alasan pihaknya mempercepat proses pembayaran, karena dari pihak Kemensos mengharapkan daya serap tinggi dan harusnya sudah dilaksanakan pada bulan April, Mei dan Juni.” Hal ini dikarenakan pihak Kemensos menyerahkan data penerima terlambat, maka pihaknya memprosesnya dengan cepat agar target pemerintah bisa tercapat mengingat sampai akhir bulan Juni harus sudah terserap,” terangnya.

Dino mengatakan untuk pelayanan pembayaran tahap II, pihaknya membatasi hingga Minggu besok(14/6/2020).” Hal ini dikarenakan minggu depan sudah melakukan pembayaran tahap II dengan target Juni akan selesai,” jelasnya.

Dino mengakui juga dalam pelayanan pihaknya tak ada protokol Covid-19.
” Kami tadi diingatkan tak ada air untuk cuci tangan. Ini merupakan intropeksi bagi kami untuk memperbaikinya,”jelasnya.

Ditambahkan oleh Dino, sebenarnya pihaknya sudah mengantisipasi agar tak ada kerumunan dengan melakukan pembedaan jam untuk masing-masing-masing wilayah untuk proses pencairan.

“ Masing-masing kecamatan kami layani dengan waktu yang berbeda. Namun banyak warga yang mengindahkan aturan kami dan mereka berkerumun dikarenakan menunggu jadwal waktu pemanggilan saja,”tandasnya.