BIDIK NEWS | SURABAYA – Dituding organisasi advokat illegal, Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) dengan keras membantahnya. Dasar hukum yang di gunakan dalam bantahannya tersebut, Peradin membuktikan dengan adanya dikeluarkanya surat keputusan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dengan nomor AHU-00121.60.10.2014.
Perubahan nama yang telah di sahkan saat Kongres Luar Biasa yang di gelar di Jakarta pada tahun 2014 yang lalu, sudah di tetapkan bahwa nama Persatuan di ganti dengan perkumpulan, dan perubahan ini sudah di setujui oleh para anggota Peradin yang ada di Indonesia pada saat itu.
“ Organisasi kita sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat (Ormas), dan sudah disepakati oleh seluruh anggota Peradin yang hadir pada Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 2014 silam.” terang Adv. Eko Yuniarso (08/11)
Adv. Eko menuturkan lebih lanjut, bahwa setelah adanya Undang-undang ormas, pergantian nama Peradin yang sudah ditetapkan dalam KLB 2014 sudah mempunyai payung hukum berupa SK Kemenkumham dan juga Surat Keterangan Terdaftar Nomor 114/D.III.2/XI/2008 yang dikeluarkan Kementerian Dalam Negeri sesuai Undang-Undang Ormas Nomor 8 Tahun 1985.
Bukan hanya itu, Peradin juga mempunyai Hak Cipta Nomor C.00201001686 sejak tahun 2010. Terkait informasi mengenai masalah di Banyuwangi, kalau terdapat Advokat yang merupakan salah satu anggota Peradin ditolak oleh majelis hakim untuk beracara lantaran tidak punya Legal Standing.
“ Itu hanya miskomunikasi aja mas.” Imbuh Adv. Eko Yuniarso
Terpisah, Ketua DPC Peradin Surabaya, Belly Vidya S Daniel membantah jika anggota Perkumpulan Advokat Indonesia (Peradin) tidak dapat beracara. “Selama ini kami beracara di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya dan pengadilan lainnya juga tidak ada masalah,” pungkas Adv. Belly. (J4k)
