SURABAYA – Komisi E DPRD Jatim menengarai adanya hal yang ditutupi terkait anggaran untuk masyarakat miskin yang ada di dinas kesehatan Pemprov Jatim sebesar 213 miliar 750 juta rupiah. Dana ini berasal dari pajak rokok dukungan JKN

Denny Wicaksono Anggota Komisi E dari Fraksi PDIP mempertanyakan anggaran tersebut yang dianggurkan sia sia padahal masyarakat miskin sangat membutuhkan nya.

“Ini dana pusat dari cukai rokok untuk bantu pemprov Jatim bagi masyarakat miskin yang tidak mampu menjadi peserta BPJS, dananya banyak tapi nganggur, tahun lalu malah gak digunakan sama sekali, tahun ini malah cuma 10 miliar. Nah kan harusnya bisa dimaksimalkan. Malah gunakan dana dari pemprov kan eman, dana kita bisa dipakai untuk hal lain,” kata Denny usai hearing dengan dinas kesehatan Pemprov Jatim, Senin (8/5).

Politisi muda dari Jatim ini tidak habis pikir dengan kondisi ini, disaat masyarakat butuh pemprov malah membiarkan dana pusat ini tanpa guna, ” Anggaran ratusan miliar ini ada di dinas kesehatan, dan baru bisa keluar jika ada data dari dinas sosial. Tapi sampai sekarang data itu tidak pernah keluar, sebab nyatanya masih ratusan miliar nganggur. ini menunjukan tidak adanya singkronisasi antara dua lembaga di pemprov ini.” kata Deny dengan nada heran.

Lebih jauh Denny menjlentrehkan, selama ini pemprov Jatim mengeluarkan uang APBD murni sebesar 17 miliar untuk mengcover masyarakat miskin yang tak bisa jadi peserta BPJS, “Ini penjelasan dari dinas kesehatan, pemprov keluarkan anggaran 17 miliar untuk masyarakat miskin ini dari APBD murni. kan harusnya bisa gunakan dana yang dari cukai rokok. Jadi dana yang 17 miliar itu bisa dimanfaatkan untuk hal lain,” katanya.

Karenanya komisi nya akan memanggil dinas kesehatan, dinas sosial dan BPJS untuk mendapat penjelasan kenapa dana ini nganggur. “Kami akan panggil tiga institusi ini untuk mendapat penjelasan kesana kok bisa tidak singkron begini. Kok bisa dinas sosial tidak bisa berikan data sehingga dana ini jadi nganggur,” kata Denny lagi.

Apakah Gubernur tidak tahu hal ini ? Denny yakin Gubernur Jatim tahu, “Seharusnya tahu dong, ini kan dana dari pusat. Sebab ketika melakukan refokusing anggaran, dana ini gak bisa diutak atik untuk kegiatan lain. Makanya mau kita tanya dan telusuri kenapa kok jadi dana nganggur,” pungkasnya.