SURABAYA – Anggota Komisi E DPRD Jatim H.Suwandi Firdaus menyampaikan pada dasarnya pihaknya memberi apresiasi terhadap pelaksanaan PPDB sistem zonasi tahun ini, karena bisa berjalan lancar meskipun ada kendala yang menjadi polemik para orang tua siswa ketika terbentur oleh jarak dari rumah ke sekolah.
“Komisi E DPRD Jatim mendorong agar masalah terkait zonasi segera diatasi serius agar sistem zonasi di tahun berikutnya tidak ada kendala lagi,” terang Suwandi, Sabtu ( 2/7/2022 ).
Politisi asal Fraksi Partai NasDem ini menyoroti terhadap wilayah yang terlalu jauh antara jarak sekolah yang ada dengan masyarakat yang tinggal di sekitarnya, sehingga perlu ada aturan yang fleksibel .
“Atasi masalah sistem zonasi adalah salah satunya pemerintah di harapkan pentingnya penambahan pembangunan gedung SMAN dan SMKN yang jarak jangkaunya bisa mengurangi area zona yang terlalu jauh di wilayah Jawa Timur,” kata Kang Wandi sapaan akrab Suwandy Firdaus.
Penambahan gedung sekolah, lanjut kang wandi. Pemprov Jatim harus serius mengatasi masalah ini karena jika penambahan gedung sekolah negeri tidak segera direaliasasikan maka sistem zonasi selalu ada polemik di setiap tahun .
“Penambahan gedung sekolah negeri salah satu cara untuk mengatasi mengurangi masalah zonasi secara bertahap dari tahun ke tahun.Maka itu anggaran pendidikan harus di prioritaskan karena ujung tombak generasi kita untuk pembangunan ada di Dinas Pendidikan,” terangnya.
Ketua DPW Gemuruh Partai NasDem Jatim ini menambahkan dalam mencetak putra-putra bangsa yang mandiri, khususnya generasi bangsa yang menimbah ilmu pengetahuan di Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK) baik negeri maupun swasta harus diperhatikan juga, karena lulusan SMK bisa langsung kerja dan berkompentitif di dunia pekerjaan di masing masing tempat dimana disitu ada perusahaan berdiri.
“Lha ini salah satu jurus untuk mengurangi pengangguran di Jawa Timur ,karena dari tahun ketahun pengangguran di Jatim selalu bertambah,” ucapnya.
“Lulusan dari SMK yang tidak bisa melanjutkan ke tingkat pendidikan lebih tinggi di tuntut cari pekerjaan. Hal ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk menganggarkan dalam penyerapan tenaga kerja,” pungkas pria asal Mojokerto. (rofik)
