SURABAYA l bidik.news –Anggota Fraksi PAN DPRD Jawa Timur Abdulah Abu Bakar menyampaikan menghadapi perang dagang yang berimbas kepada PHK karyawan akibat perusahaan yang mereka kerja tidak mampu membayari ribuan karyawan lagi menjadi perhatian serius yang harus di pikirkan. Pemerintah Provinsi harus intens melakukan komunikasi dengan perusahaan -perusahaan yang banyak memiliki karyawan supaya tidak memperhentikan karyawannya .
” Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa harus membuka ruang komunikasi dengan para pemilik perusahaan yang memiliki karyawan sangat banyak agar tidak memecat karyawannya , ” ucap Abdulah Abu Bakar saat ditemui di DPRD Jatim pada Jumat ( 9/3/2025).
Politisi asal Fraksi PAN menegaskan Pemprov Jawa Timur harus berani melakukan aksi nyata untuk mengintervensi dari UMKM supaya agar para UMKM ini ter skillup atau mengembangan diri. Hal ini perlu di lakukan supaya UMKM ini memiliki daya saing untuk kompetitifnes agar bersaing dengan sukses untuk menuju ke marketplace . Pemerintah Provinsi diharapkan tidak hanya mencatat data -data dari daerah tetapi harus ada program yang nyata atau program kerja sama antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah daerah untuk mendorong UMKM – UMKM ini supaya mereka memiliki daya saing.
” Pemerintah harus memberikan program – program kepada para UMKM berupa program pelatihan ataupun bisa di sambungkan langsung dengan perbankan sehingga bisa menghasilkan dampak yang positif , ” terangnya.
Mantan Walikota Kediri ini membeberkan solusi itu adalah jurus jitu untuk mengantisipasi agar lonjakan PHK tidak tinggi pasca perang dagang saat ini .
” Jangan hanya jargon saja yang di gemborkan ,tetapi harus lebih pada dari program nyata yang ada dampak positifnya bagi para UMKM . Harus ada konsentrasi program , ” pungkas Anggota Komisi C . ( Rofik )
