SURABAYA l bidik.news– Untuk menekan tingginya kriminalitas di Surabaya dan Madura, muncul wacana agar jembatan Suramadu kembali diberlakukan berbayar.
Anggota komisi D DPRD Jawa Timur Nurul Huda mengatakan sudah saatnya pemerintah pusat mengkaji ulang aturan Jembatan Suramadu yang semula gratis menjadi berbayar. Dengan harapan bisa mengurangi kecelakaan dan tingkat kriminal yang terjadi.
“Belakangan banyak warga yang datang ke saya meminta agar Jembatan Suramadu ini bisa berbayar lagi karena banyak jalan yang rusak supaya biaya berbayar itu bisa untuk perbaikan,” kata pria yang akrab dipanggil ra Huda ini.
Menurut politisi PPP ini, jika Jembatan Suramadu berbayar, maka biaya perawatan atau perbaikan tidak lagi menjadi beban pemerintah. “Kalau berbayar kan enak, pemerintah tidak akan mengeluarkan anggaran negara jika ada kerusakan, cukup diambil dari penjualan tiket atau karcis,” ungkapnya.
Untuk tarif, ra Huda mengaku bisa flesibel besarannya. “Ya karcisnya pun yang tidak terlalu mahal, misalnya untuk Mobil Rp 10 Ribu, Tronton Rp 15 ribu dan Motor Rp 3 ribu,” sambungnya.
Untuk menindaklanjuti tersebut, mantan Ketua KNPI Sampang ini mengatakan pihaknya akan berkonsultasi dengan pemprov Jawa Timur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah Pusat, untuk membuat skema penjualan tiket atau karcis di pintu masuk jembatan Suramadu. “Nanti kita akan koordinasi dengan Pemprov untuk menindaklanjuti keinginan masyarakat,” pungkasnya.
Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura, kini menjadi sorotan publik bukan karena keindahannya, tetapi akibat meningkatnya kasus kriminal yang terjadi di sepanjang jembatan. Para pengendara, khususnya pengguna sepeda motor, merasa tidak aman saat melintas di jembatan terpanjang di Indonesia ini. Modus kejahatan yang semakin variatif, termasuk pencurian kendaraan hingga pembegalan menggunakan senar pancing, menimbulkan keresahan yang meluas.
Situasi ini pun memicu beragam reaksi dari masyarakat. Beberapa pihak menuntut peningkatan keamanan, sementara yang lain mengusulkan tindakan lebih ekstrem seperti penutupan atau bahkan pembongkaran jembatan. Keberadaan Suramadu yang awalnya bertujuan meningkatkan konektivitas dan perekonomian, kini justru dinilai membawa dampak sosial yang merugikan.(Rofik)
