BIDIK NEWS | SURABAYA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) akan mengefisiensikan layanan pada para calon jamaah haji. Ini diharapkan ke depan, penyelenggaraan ibadah haji akan lebih baik lagi.
Hal itu tertuang dalam Fokus Group Discussion (FGD) yang digelar BPKH yang bersinergi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi lndonesia (ISEI) Cabang Surabaya Koordinator Jatim di hotel Bumi Surabaya, Jumat (25/5).
FGD bertajuk ‘Tantangan Pengelolaan Keuangan’ ini dihadiri pengurus ISEI Cabang Surabaya, Pengurus MES (Masyarakat Ekonami Syariah) Jatim, dan sekitar 150 undangan dari Bank Penerima Setoran (BPS) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
Diskusi ini juga diikuti Asosiasi Travel, Akademisi di Jatim, OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Bank Indonesia (BI) Jatim.
Plt. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Dr. Anggito Abimanyu mengungkapkan, demi efisiensi, BPKH mendukung Kemenag untuk melakukan pembayaran operasional haji dan pengembalian BPIH Khusus kepada travel-travel haji.
“BPKH juga ditugaskan melakukan pengadaan mata uang real untuk operasional haji di Arab Saudi. Sedangkan desain virtual account uang kredibel juga tengah dirancang untuk dapat lebih menunjang hal itu,” ungkap Anggito dihadapan media.
Selain itu, lanjutnya, investasi pada instrumen yang aman dan optimal serta likuid juga tengah dipertimbangkan oleh BPIH. Semua itu merupakan prioritas jangka pendek untuk menjawab tantangan pengelolaan keuangan haji yang lebih baik.
Diakui Anggito, saat ini memang ada beberapa tantangan dalam pengelolaan keuangan haji. Tantangan itu antara lain, selisih antara biaya operasional haji dengan penerimaan oleh jamaah, kenaikan biaya operasional, mismatch nilai tukar antara pendapatan serta biaya operasional haji.
“Saat ini BPKH sedang melakukan penjajakan di Surat Berharga Syariah Negara dan Investasi Langsung di hotel dan katering di Arab Saudi,” pungkas Anggito Animanyu. (hari)
