BIDIK NEWS | BATU – Menjalani sisa waktu di 2018 serta menyongsong pertumbuhan agresif di 2019 mendatang. BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) dengan fokus memperkuat layanan digitalisasi.

Hal tersebut dijelaskan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto usai membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) bertema ‘Pertumbuhan Agresif di 2019’ yang diikuti 11 Kanwil, 122 Kantor Cabang dan 44 Asisten Deputy (Asdep) seluruh Indonesia di Hotel Golden Tulip, Batu, Malang, Rabu – Jumat (18-20/7).

Juga turut hadir Dirjen Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Haiyani Rumondang yang mewakili Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakir, Ketua Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Guntur Witjaksono, Staf Ahli Menteri PPN Bidang
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Rahma Iryanti serta Walikota Batu Dewanti Rumpoko.

Dikatakan Agus, Rakernas ini dilaksanakan untuk mempersiapkan dan mematangkan strategi yang tepat, agar pertumbuhan agresif di 2019 nanti dapat terealisasi dengan sempurna.

“Selaras dengan tema pertumbuhan agresif ini, kami merumuskan 3 kunci utama sebagai pendukung peta jalan yang telah disusun hingga 2021 mendatang. Yakni, sumber daya manusia (SDM), managemen dan infrastruktur teknologi dan informasi (TI),” ungkap Agus yang didampingi Guntur Witjaksono, Rabu (18/7).

Untuk infrastruktur TI, lanjut Agus, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya menciptakan terobosan dan inovasi baru untuk mendukung pelayanan yang lebih ringkas, cepat, dan tepat serta aman bagi para peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita tidak ingin melihat lagi ada antrean panjang di kantor-kantor wilayah dan cabang. Karena saat ini bisa dilakukan melalui genggaman tangan. Untuk itu kami memberikan kemudahan dan akses kepada peserta di antaranya dengan menelurkan beberapa fitur digital, seperti aplikasi berbasis mobile, yakni BPJSTKKU,” ucapnya.

Aplikasi ini, kata Agus, memberikan kemudahan kepada peserta untuk mendapatkan informasi mengenai kepesertaan pekerja hingga melaporkan ketidaksesuaian data kepesertaan maupun pelaporan perusahaan.

Dalam Rakernas ini, Agus juga memperkenalkan inovasi baru, yakni Voice Assistant GINA atau Agen Perlindungan Pekerja, yang bekerjasama dengan Google. “Tapi ini masih perlu kita sempurnakan, karena saat ini baru mencakup 500 jenis pertanyaan seputar BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Agus memaparkan, layanan robotic GINA siaga 24 jam membantu peserta atau calon peserta mendapatkan informasi yang dibutuhkan terkait dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan. Inovasi ini dapat diakses dengan mudah melalui smartphone.

Selain BPJSTKKU, inovasi digital lainnya adalah Antrian dan Verifikasi Online yang berbasis KTP elektronik dan sidik jari yang bertujuan mempersingkat alur pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Di samping itu, Antrian Online juga merupakan salah satu fitur digital yang dikembangkan BPJS Ketenagakerjaan untuk mempermudah peserta mendapatkan nomor antrian jika ingin melakukan pencairan saldo JHT di Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Agus optimis target pertumbuhan agresif di 2019 sangat terukur dan dapat dicapai, asalkan menerapkan strategi yang tepat. Potensi tenaga kerja masih sangat besar, khususnya pada usaha kecil, mikro, dan pekerja informal. Selain itu, dukungan Pemerintah juga semakin positif mendukung strategi perluasan kepesertaan yang dilancarkan BPJS Ketenagakerjaan.

“Untuk 2019 nanti, target kepesertaan akan kami tingkatkan hingga 16 persen, dan total dana kelolaan juga akan ditargetkan tumbuh sebesar 23 persen”, terang Agus.

Agus juga mengimbau kepada seluruh peserta Rakernas, agar selain fokus pada peningkatan kepesertaan, juga tetap fokus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada peserta, baik dalam hal penyampaian informasi, hingga permintaan klaim di seluruh unit layanan BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia.

“Kinerja yang baik, tentunya juga harus didukung dengan pelayanan yang baik kepada peserta, untuk menyempurnakan sumbangsih BPJS Ketenagakerjaan dalam menjadi badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia bagi seluruh pekerja,” pungkas Agus. (hari)