SURABAYA | bidik.news – Penjabat (Pj) Gubernur Jatim Adhy Karyono mendorong seluruh stakeholder, baik Pemda dan swasta terus memaksimalkan program jaminan sosial hingga terwujud universal coverage terutama untuk para pekerja Jatim.
Menurutnya, hal itu sangat penting untuk segera dilaksanakan sebagai perwujudan dari Inpres RI No. 2 tahun 2021 dan Permendagri No. 27 tahun 2021 serta Pergub Jatim No. 36 tahun 2021. Sehingga Universal Coverage atau sistem penjaminan sosial bagi pekerja-pekerja di Jatim bisa segera terwujud.
“Kalau di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahap per tahap sampai kepada 100% Universal Coverage. Maka ini seiring dengan kebijakan kita untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat semakin tinggi dan kemiskinan semakin turun,” kata Adhy saat menghadiri acara Penganugerahan Penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award Tahun 2023 Jatim di Hotel Shangri-La Surabaya, Rabu (28/2/2024).
Adhy mengatakan, dengan terciptanya Universal Coverage, diharapkan berseiring juga dengan terwujudnya keadilan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat Jatim yang dalam proses pelaksanaannya harus dilakukan melalui sinergitas, kolaborasi dan kesadaran dari seluruh elemen masyarakat.
“Sinergitas dan kolaborasi dari seluruh pihak harus terus ditingkatkan, baik itu BPJS Ketenagakerjaan, pemda maupun stakeholder lainnya. Sehingga tujuan mewujudkan Universal Coverage bisa tercapai menuju keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat Jatim,” ungkapnya.
Berdasarkan data BPS yang diolah Bappenas pada Desember 2023, jumlah penduduk potensi peserta di Jatim sebesar 14,8 juta orang. Dan yang sudah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) per Desember 2023 sebanyak 5,07 juta orang atau 31,7%.
Dari 31,7% tersebut telah mendapatkan perlindungan dasar dengan rincian, 3,3 juta orang tenaga kerja penerima upah, 1,03 juta orang tenaga kerja bukan penerima upah, sedangkan untuk tenaga kerja kontruksi terdapat 737,8 ribu orang.
Dari data tersebut, Adhy menyampaikan bahwa Coverage perlindungan jaminan sosial di Jatim masih tergolong rendah. Oleh karenanya, berbagai upaya program pemerintah dalam mendukung meningkatkan Universal Coverage. Salah satunya dengan program penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan atau Paritrana Award.
“Pemprov Jatim bersama BPJS Ketenagakerjaan memberi apresiasi kepada Pemda dan pelaku usaha yang memiliki komitmen terhadap pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Jatim. Dimana ini wujud kehadiran negara bagi pekerja khususnya dalam hal peningkatan kesejahteraan pekerja dan mencegah potensi kemiskinan baru,” imbuhnya.
Selain itu, Adhy juga berharap kepada pelaku-pelaku usaha di Jatim untuk memperhatikan kelompok-kelompok rentan yang ada di Jatim melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Sehingga tercipta kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan kerja.
“Terima kasih dan selamat kepada para Bupati, Walikota, dan penerima Paritrana Award dari pihak swasta, pemerintah desa, dunia pendidikan atas kontribusinya selama ini. Semoga kita dapat mendukung bagaimana Jatim membangun perlindungan sosial, jaminan ketenagakerjaan, sehingga Universal Coverage seluruh pekerja di Jatim mendapat perlindungan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jatim Hadi Purnomo menambahkan, Paritrana Award dilaksanakan setiap tahun dengan berbagi kategori khususnya Kab/Kota untuk meningkatkan kapasitas coverage perlindungan kepada pekerja di wilayah kab/kotanya.
BPJS Ketenagakerjaan terus mendorong kabupaten/kota untuk melakukan peningkatan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui upaya di masing masing ekosistem di daerah.
“Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Pj. Gubernur atas upaya kerjasama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Pemprov Jatim yang terus peduli memberi perlindungan terhadap para tenaga kerja. Dan terbukti dampaknya telah dirasakan oleh 500 ribu pekerja di Jatim tahun 2023 yang muaranya dapat mengurangi kemiskinan ekstrem di Jatim,” tegasnya.
Dalam kegiatan itu, Adhy Karyono didampingi Hadi Purnomo menyerahkan santunan jaminan kematian (JKm) kepada 3 ahli waris pekerja rentan buruh tani yang masing-masing mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta.
Pelaksanaan penganugerahan Paritrana Award Jatim 2023 ini merupakan gelaran yang ke-7 kalinya, dengan 9 kategori yang dianugerahkan. Yaitu skala usaha kecil/mikro, perusahaan besar sektor keuangan, perusahaan besar sektor perdagangan dan jasa, perusahaan besar manufaktur dan kontruksi, perusahaan besar sektor pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan.
Sektor pendidikan, lalu kategori Pemerintahan Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota dan yang terakhir kategori perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi petani tembakau dan/pekerja rentan lainnya melalui DBHCT tahun 2023.
Berikut daftar peraih Paritrana Award 2023 Jawa Timur:
Kategori Usaha Kecil/Mikro (UKM):
1 CV. Bumi Lautan Kopi
2. PT. Bipang Jangkar Abadi
3. Sarilezat Indoraya
Kategori Perusahaan Besar Sektor Keuangan:
1. PT. BPR Atrha Pemenang
2. PT Bank Maspion Indonesia
3. Perumda BPR Dank Daerah Lamongan
Kategori Perusahaan Besar Sektor Perdagangan & Jasa:
1 PDAM Tirta Taman Sari Kota Madiun
2. PT Abna Saman Hudi Sautika Husada – Wava Husada
3. PT PLN Nusantara Power Services
Kategori Perusahaan Besar Sektor Pertambangan, Manufaktur & Konstruksi:
1. PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
2. PT Barokah Mitra Karya Unggul
3. PT Bhirawasteel
Kategori Perusahaan Besar Sektor Pertanian, Peternakan Perkebunan & Perikanan:
1. SGN PG Pradjekan
2. PT Wonokoyo Jaya Corporindo
3. KPSP Setia Kawan
Kategori Sektor Pendidikan:
1. Universitas Brawijaya (UB)
2. Universitas Airlangga (Unair)
3. Universitas Surabaya (Ubaya)
Kategori Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Petani Tembakau dan/ Pekerja Rentan Lainnya Melalui DBHCHT Tahun 2023:
1. Pemkab Mojokerto
2. Pemkab Tulungagung
3. Pemkab Lamongan
