SIDOARJO | BIDIK.NEWS– Dalam melaksanakan amanah pemerintah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga yang berkualitas serta percepatan penurunan stunting melalui program Bangga Kencana. BKKBN perlu melakukan konvergensi dengan Pemda.
menindaklanjuti hal itu, BKKBN Jatim memiliki strategi, yaitu mengajak dan memohon support pemerintah daerah untuk memperkuat lini lapangan. Salah satunya dengan melakukan pendampingan kepada keluarga beresiko stunting.
Maka, dengan tujuan yang sama, Kepala BKKBN Jatim Maria Ernawati didampingi Sekretaris badan dan jajaran tim pengelola program melakukan audiensi kepada Bupati Sidoarjo di kantor Pemda Sidoarjo, Rabu (12/4/2023).
Bupati Sidoarjo, H. Ahmad Muhdlor Ali didampingi kepala Dinas Kesehatan Kab. Sidoarjo dan Kepala Dinas PPPA dan KB Kab. Sidoarjo menerima kunjungan rombongan BKKBN Jatim.
Mengawali diskusi, Erna menyebutkan alasan pemerintah mengamanahkan percepatan penurunan stunting kepada BKKBN adalah karena pendekatan program Bangga Kencana melalui keluarga. Terkait hal ini, BKKBN memiliki tenaga hingga ke lini lapangan, yaitu Penyuluh KB, kelompok-kelompok kegiatan dan tim pendamping keluarga.
“Dukungan dari bapak Bupati terhadap program ini sangat kami harapkan. Kami punya SDM yang bisa diberdayakan yaitu PKB, poktan dan kader hingga TPK. Selain itu Balai penyuluhan KB di Sidoarjo tahun ini juga baru dibentuk di 2 kecamatan melalui DAK,” kata Erna.
Angka stunting Kab. Sidoarjo sudah termasuk baik di Jatim, yaitu 16,1% sesuai data SSGI 2022. Walau begitu, program percepatan penurunan stunting masih terus digalakkan melalui penguatan lini lapangan dengan melakukan pendampingan kepada seluruh keluarga beresiko stunting. Sehingga tidak hanya keluarga yang memiliki balita stunting saja yang didampingi tetapi bisa menyeluruh.
“Pendekatan yang digunakan, yaitu TPK mengawal sasaran tidak hanya keluarga berkasus stunting namun mencegah tidak ada keluarga beresiko stunting dan di Sidoarjo ini ada 1.600 tim,” ungkap Erna.
Ahmad Mudhlor menanggapi, Pemda Sidoarjo akan memperkuat Balai Penyuluhan sebagai base camp pendampingan di lapangan. Harapannya, adanya balai sendiri, agar Penyuluh KB bisa melakukan koordinasi dengan kader-kader, pembinaan bahkan pertemuan.
Untuk itu, Ahmad berharap agar ada kolaborasi antara BKKBN, dinas PPPA dan KB dengan Dinas Kesehatan dan Kemenkes untuk meningkatkan jumlah dan fungsi balai penyuluhan di lapangan.
“Balai Penyuluhan lebih baik dihidupkan di kecamatan saja sekalian satu area biar pelayanan lebih mudah. Atau menggunakan tanah bekas puskesmas atau aset-aset yang tidak difungsikan supaya lebih proper,” ungkap Ahmad Mudhlor.
