SURABAYA | Pemerintah mengijinkan pemerintah daerah untuk mencairkan anggaran APBD masing-masing daerah untuk menalangi tunggakan BPJS Kesehatan di semua rumah sakit. Bahkan, pemerintah juga mengijinkan pemerintah untuk berutang ke bank jika anggaran APBD daerah tak cukup untuk menalangi tunggakan tersebut.
“ Pemerintah melalui kemendagri telah menerbitkan surat tertanggal 18 Oktober 2019 yang ditujukan kepada seluruh bupati/walikota se Jatim yang intinya banyak keluhan-keluhan dari rumah sakit daerah yang belum dibayar oleh BPJS Kesehatan yang berdampak mengganggu kegiatan operasional rumah sakit mengijinkan menggunakan dana tak terduga dari APBD daerah,”ungkap Artono saat di temui di ruang kerjanya , Kamis (31/10). Politisi asal PKS ini mengatakan dengan menggunakan dana tak terduga dalam APBD daerah, pemerintah menilai tunggakan tersebut bisa dikata kondisi saat sangat krusial sehingga perlu dibantu oleh APBD. “ Oleh karena itu, dengan surat tersebut gubernur hingga bupati atau walikota harus menyiapkan bantuan dana dari APBD untuk membayar tunggakan BPJS tersebut agar rumah sakit bisa beroperasi,”jelas wakil ketua komisi E bidang Kesra ini.
Lebih lanjut Artono menerangkan bahwa pihak komisi E akan ke BPJS Kesehatan di Jakarta untuk mempertanyakan surat dari Kemendagri tersebut.” Jika hal ini benar, maka harus ada anggaran khusus di kabupaten/kota untuk menyiapkan kebutuhan rumah sakit yang ditunggak oleh BPJS Kesehatan . Di rumah sakit propinsi saja yang berjumlah 5 rumah sakit, BPJS telah menunggak mencapai Rp 500 M,” pungkas Artono ( rofik)
