SUMENEP – Angka Kematian Ibu (AKI) saat melahirkan di Kab. Sumenep, Madura, Jatim masih tinggi. Profil Kesehatan yang dikeluarkan Dinas Kesehatan (Dinkes) 2018 mencatat, AKI di Kab. Sumenep mencapai 78 per 100.000 kelahiran, meningkat dibanding 2017 yaitu 54 per 10.000 kelahiran. Sementara, target nasional 2018 maksimal 102 per 100.000 kelahiran. Artinya angka kasus di Kab. Sumenep saja sudah sangat tinggi.
Terlebih, Kadinkes Sumenep A. Fatoni menyatakan, ada kasus AKI dan Angka Kematian Anak (AKA) yang cukup banyak pada 3 bulan pertama 2019, yaitu 5 kasus kematian anak dan 2 kasus kematian ibu.
Catatan di atas diperkuat testimoni dr. Hanif Adhar, dokter fungsional di Puskesmas Sapeken, Kec. Sapeken, Kab. Sumenep. Puskesmas ini harus kehilangan 2 orang pasiennya yang kehabisan darah paska melahirkan di awal 2019 lalu. “Dengan diantar dukun bayi, pasien tiba di Puskesmas setelah sebelumnya dirujuk dari Polindes. Sungguh disayangkan, karena sudah terlambat ditangani, pasien yang menderita partus lama dan eklamsia karena retensio placenta ini, harus kehilangan nyawa karena kehabisan darah,” ungkap dr. Hanif, Kamis (21/11/2019).
Eklamsia adalah masalah serius pada masa kehamilan akhir yang ditandai kejang tonik-klonik atau bahkan koma. Sementara retensi plasenta adalah kondisi ketika plasenta atau ari-ari tertahan di dalam rahim. Kondisi ini sangat berbahaya, dapat menyebabkan infeksi dan perdarahan pasca melahirkan, yang akhirnya mengakibatkan kematian.
Kisah pilu tersebut bukanlah yang pertama. “2015 lalu, ada seorang ibu yang mengalami perdarahan setelah melahirkan, hingga mengakibatkan placenta Ibu tidak keluar (retensio placenta). Setelah dilakukan pemeriksaan darah, diketahui haemoglobin (HB) penderita hanya 3 g/dL. Pertolongan telah dilakukan, namun tidak berhasil. Kondisi pasien makin menurun, napasnya semakin sesak akibat kekurangan HB. Pasien lalu dirujuk ke Singaraja Bali. Namun nyawanya tak terselamatkan saat perjalanan,” lanjut dr. Hanif.
Kematian itu sebenarnya dapat dicegah, yaitu dengan segera mengganti cairan tubuh, dilanjutkan dengan pemberian transfusi darah, dan memastikan tidak ada sisa plasenta tertinggal di dalam tubuh, sembari pasien disiapkan untuk proses rujuk ke RSUD.
dr. Hanif mengatakan, tidak adanya persediaan darah yang dikirimkan dari Unit Donor Darah (UDD) atau Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) merupakan tantangan utama yang harus dihadapi. Bantuan darah yang tepat waktu dan tepat sasaran menjadi salah satu harapan untuk mencegah jatuhnya korban ibu meninggal akibat perdarahan saat melahirkan.
Namun, ia juga menyadari, pengumpulan donor sukarela, manajemen donor, proses pengambilan darah, ketersediaan, penyimpanan dengan prosedur dan kualitas yang didukung infrastruktur dan teknologi memadai, distribusi atau transportasi ke pusat layanan kesehatan, hingga otorita tindakan medis pemberian darah kepada pasien, tidaklah sesederhana yang dibayangkan.
Kec. Sapeken salah satu kepulauan yang berada di Kab. Sumenep dengan 45 pulau. Dibutuhkan waktu lebih dari 24 jam bagi masyarakat untuk mencapai Puskemas Sapeken, dengan menggunakan transportasi kapal laut (PERINTIS) dari pelabuhan Kalianget. Sapeken juga masih sangat membutuhkan dokter kandungan. “Masyarakat Sapeken, khususnya ibu hamil, juga perlu terus diedukasi terkait risiko-risiko pasca persalinan, sehingga bisa menekan angka kematian ibu,” lanjutnya.
Sebagai Puskesmas Induk, Puskesmas Sapeken telah menjalankan program kelas ibu hamil. Puskesmas yang telah berstatus PONED namun dengan tim yang terbatas ini, juga sudah dilengkapi kesiapan fasilitas ruang bersalin yang siaga. Namun Puskesmas ini hanya dilengkapi 1 unit Ultrasonografi (USG), dan Ambulans Laut yang saat ini dalam keadaan rusak.
Padahal fasilitas-fasilitas itu sangat dibutuhkan untuk pemerikasaan dan penanganan ibu hamil. Mengingat setiap bulannya Puskesmas Sapeken melayani 15-20 ibu melahirkan.
Pencegahan kasus-kasus pada kehamilan maupun saat melahirkan sesungguhnya dapat dilakukan bila didukung fasilitas yang memadai. “Dokter yang bertugas di kepulauan, perlu diperlakukan secara khusus, salah satunya dengan memberikan pelatihan penggunaan USG untuk menekan kasus-kasus dengan resiko tinggi,” lanjut dr. Hanif.
Mengingat banyaknya masyarakat yang harus ditangani, dr. Hanif juga berharap agar pembangunan RS kepulauan secepatnya direalisasikan agar jarak tempuh menjadi lebih dekat.
Kasus Sapeken Seharusnya Tidak Boleh Terjadi Lagi
Kasus dan tantangan yang dihadapi oleh dr. Hanif hanyalah satu dari tingginya angka kematian ibu di Indonesia. Sejak evaluasi pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) di 2015, sebelum bertransisi ke kerangka SDGs, negara kita sudah menunjukkan tren yang kurang menggembirakan.
Saat itu kasus kematian ibu dan bayi baru lahir di Indonesia adalah 305 per 100.000 kelahiran, padahal target yang dicanangkan oleh PBB adalah 102 per 100.000 kelahiran dan negara-negara lainnya di kawasan ASEAN sudah berhasil menekan angkanya menjadi 40-60 per 100.000 kelahiran hidup. Kematian ibu melahirkan di Indonesia pun masih tetap didominasi 3 penyebab utama, yaitu perdarahan, Hipertensi Dalam Kehamilan (HDK) dan infeksi.
Tingginya Angka Kematian Ibu dan Anak di Indonesia memang diperburuk kondisi geografis, dimana masih banyak terdapat daerah terpencil dan kepulauan yang sulit akses terhadap layanan kesehatan. Berdasarkan data dari Statistical Yearbook of Indonesia 2018, Indonesia memiliki 16.056 pulau dan 122 daerah tertinggal (Perpres 131 Tahun). Kondisi ini tentu membuat tantangan Indonesia dalam menyiapkan akses terhadap pelayanan kesehatan menjadi sangat besar.
Fakta ini menempatkan Indonesia pada posisi ke-2 negara dengan AKI tertinggi di ASEAN setelah Laos (ASEAN Secretariat, 2017). AKI yang tinggi menandakan banyak ibu yang seharusnya tidak meninggal, akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan penanganan yang seharusnya.
Bagaimana Memungkinkan Bantuan Darah Tepat Waktu
Prof. dr. Budu, Med. PhD, SpM(K), Ketua Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia/AIPKI, membuka opsi bantuan teknologi untuk membantu layanan kesehatan dasar, terutama terkait bantuan darah bagi ibu melahirkan dengan perdarahan tadi.
Ia mencontohkan apa yang dilakukan Pemerintah Rwanda dan Ghana baru-baru ini, yang bekerja sama dengan sektor privat dan memanfaatkan teknologi drone untuk mengantarkan kantong darah, vaksin dan obat-obatan ke wilayah-wilayah terpencil mereka. Solusi ini membantu meningkatkan akses terhadap ketersediaan darah hingga 145% dan membantu menekan angka kematian ibu melahirkan akibat perdarahan di sejumlah RS di sana.
Prof. Budu mengatakan, teknologi ini memungkinkan RS lokal untuk menerima bantuan suplai darah dari Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) hanya dalam 15-20 menit. “Drone ini dapat terbang sejauh maksimal 80 kilometer dan direncanakan menjangkau 500 pusat layanan kesehatan yang tersebar di berbagai wilayah Ghana. Indonesia dapat belajar dari solusi unik ini,” jelasnya.
“Drone ini dapat mengangkut 2 kg darah atau kurang lebih 6 kantong darah dalam sekali pengiriman. Kita juga dapat berharap pada frekuensi terbangnya, yaitu maksimal 30 drone dengan selang penerbangan setiap 30 detik. Bayangkan kalau hal ini dapat diadopsi oleh Pemerintah kita, dengan mengambil momentum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Daerah yang baru, maka kendala distribusi kantong darah dan banyak bantuan medis lainnya, dapat terpecahkan secara efektif,” lanjutnya.
Prof. Budu berharap Indonesia dapat bergerak maju dan mulai melibatkan teknologi tepat guna yang belum pernah terpikirkan sebelumnya di dunia medis. “Transportasi tanpa awak ini secara gesit bergerak dan terbebas kendala darat. Ia dapat membantu tidak saja untuk pengiriman logistik kesehatan secara rutin. Tetapi juga sebagai alat taktis untuk membantu meredam wabah penyakit yang muncul tiba-tiba, atau pun hal-hal yang terkait mitigasi bencana alam. Ia melengkapi layanan pengiriman logistik skala besar yang bergantung pada pesawat atau helikopter.”
Saat ini, lanjutnya, Pemerintah melakukan kajian independen terkait manfaat ekonomi, manfaat sosial dan keamanan nasional terkait rencana operasionalisasi drone ini. “Teknologi jelas membantu menembus batas ruang dan waktu, memecahkan masalah geografis, menciptakan efisiensi biaya dan akhirnya dapat mengubah wajah layanan kesehatan. Dunia kesehatan perlu semakin membuka diri terhadap pemanfaatan drone, robot, kecerdasan buatan, dan solusi-solusi yang berpusat pada komputasi, untuk membantu memecahkan persoalan, karena keterbatasan kehadiran manusia,” pungkasnya. (hari)
