SURABAYA | BIDIK.NEWS – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dinilai kurang serius dalam menjalankan salah satu program kerjanya yakni ‘Jatim Harmoni’. Hal itu terlihat minimnya alokasi anggaran Dewan Kesenian Rakyat (DKR) Jatim yakni hanya Rp 250 juta dalam Rancangan APBD 2023.
Ketua Presidium Dewan Kesenian Rakyat Jatim, M Taufik Hidayat mengatakan, kedatangannya ke Komisi E DPRD Jatim untuk mengetahui alasan Pemprov yang mengepras alokasi anggaran di DKR. Sebelum pandemi Covid-19, DKR mendapat alokasi dana sebesar Rp 1,6 miliar. Ketika pandemi Covid-19 tahun anggaran 2021 DKR mendapat alokasi Rp 250 juta. Namun pasca pandemi Covid-19 dalam R-APBD 2023 di DKR tetap ldialokasikan Rp 250 juta.
“Mempertanyakan kenapa anggaran kami turun drastis dari Rp 1,6 miliar turun menjadi 250 juta. Kan situasi pandemi selesai,” ujar Taufik Hidayat, usai hearing dengan Komisi E DPRD Jatim, pada Jumat ( 28/10/2022).
Pria yang akrab dipanggil Taufik Monyong itu mengaku selama dirinya memimpin DKR, ia selalu mentaati aturan. Seperti halnya membuat laporan keuangan secara online, dan pembayaran lewat Bank Jatim. Dengan begitu, tidak ada yang ditutupi-ditutupi karena semua transparan berdasarkan rekening koran. Taufik Monyong menegaskan, ia tidak pernah merekayasa soal penyerapan anggaran di DKR. Bahkan sebelum mengambil kebijakan dan penyerapan anggaran, Taufik Monyong berkonsultasi dulu ke inspektorat.
Dalam hearing tersebut terungkap bahwa Pemprov Jatim beralasan tidak mempunyai anggaran. Namun yang disesalkan oleh Taufik Monyong adalah Pemprov tidak berkonsultasi terlebih dulu ke dirinya jika alokasi anggaran dikurangi. Padahal Taufik tidak gegabah ketika mengambil sikap.
“Tidak tepat jika proses penjelasan kurangnya anggaran tidak dikonsultasikan ke kami, yang kami tidak gegabah di dalam mengambil sikap. Karena kami selalu membuat kaporan benar, “tuturnya.
Taufik menyebut penganggaran di DKR realistis sesuai kebutuhan dan tidak dibuat-buat. Lantas ia membandingkan dengan lembaga lain yang mungkin masih bergiatan menyedot anggaran besar seperti halnya KONI.
“Kami tidak menyalahkan siapa siapa. Kami hanya klarifikasi karena memang situasinya kenyataan di lapangan pemerintah kekurangan anggaran. Kami hanya mempertanyakan letak kesalahan kami,” tegasnya. semula yaitu Rp 1,6 miliar. Dengan adanya alokasi Rp 1,6 miliar harus diwujudkan program yang nyata dan terjadwal. Target gubernur terkait Jatim harmoni akan terlaksana, jika support anggaran memenuhi.
“Kalau yang tercantum dalam pengusulan R-APBD 2023 hanya Rp 250 juta, maka operasional kantor DKR tidak memenuhi persyaratan. Operasional saja.
Sementara itu Anggota Komisi E DPRD Jatim Hadi Dediyansah , S.Pd , M.Hum menerangkan, R-APBD 2023 disahkan pada 10 November 2022. Maka dengan adanya sisa waktu, Pemprov harus memperhatikan Dewan Kesenian.
Politisi asal Partai Gerindra itu menerangkan salah satu aspek budaya dibutuhkan dalam kerangka kemajuan Bangsa Indonesia. Kalau budaya tidak diperhatikan, maka mustahil bisa memenuhi target maksimal.
Harapannya kami gubernur mengembalikan pada porsi anggaran sepantasnya. Jangan sampai dari pengajuan Rp1,6 miliar hanya dipenuhi 250 juta. Ini tidak masuk akal,” terang Cak Dedi Sapaan akrab Hadi Dediyansah.
Jika memang ada penurunan alokasi anggaran, maka tidak sedrastis untuk DKR. Penurunan alokasi bisa dikurangi 10 persen, atau maksimal 20 persen.
“Jangan terjun kaya ini. Kami melihat kawan-kawan budayawan, seniman juga butuh hidup, motivasi dari pemangku kebijakan di Pemprov Jatim. Toh, yang memberi SK gubernur juga, jangan sampai ada kesan menganaktirikan,” pungkas Cak Dedi Calon Walikota Surabaya .( Rofik )
