SURABAYA | BIDIK.NEWS – Partai Demokrat mendorong adanya penambahan anggaran organisasi keagamaan NU dan Muhammadiyah, khususnya di Jawa Timur.
Politisi Demokrat Samwil mengatakan perlu adanya penambahan anggaran dikarenakan untuk memperkuat kekondusifan Jawa Timur ke depan. ” Kami mendorong untuk itu karena tahun depan ini adalah tahun politik dimana akan banyak isu-isu dan trik-trik tertentu sengaja dihadirkan ke masyarakat di Jawa Timur,”ungkap pria yang juga wakil ketua Komisi A DPRD Jawa Timur, sabtu (22/10/2022).
Pria asal Bawean Gresik ini mengatakan NU dan Muhammadiyah memang tidak perlu terlibat secara formal dalam proses politik praktis yang dijalankan sebagai bagian dari proses demokrasi kita. Namun, NU dan Muhammadiyah merupakan organisasi kultural keagamaan sehingga punya tanggung jawab kultural dan moral untuk menjaga sendi-sendi demokrasi itu agar tidak goyah akibat proses politik praktis yang 2024berlangsung.
“Banyak putusan-putusan dua organisasi tersebut membawa dampak besar pada kemajuan demokrasi di Indonesia karena proses demokrasi, terutama nilai kesetaraan laki-laki dan perempuan, memiliki basis kultural yang kuat melalui keputusan tersebut. Dalam konteks semacam inilah kita melihat peran NU dan Muhammadiyah dalam proses politik praktis tidak mungkin dilewatkan karena politik praktis hanya bagian dari proses yang lebih besar, yakni proses budaya. Tentunya ke depan dalam dunia politik di Indonesia khususnya di Jawa Timur dalam Pemilu 2024 mendatang peran keduanya juga sangat strategis sekali,”jelasnya.
Samwil mengatakan menilik sejarah politik NU dan Muhammadiyah, Peran ulama NU dalam menetralkan isu-isu hoaks tentang rezim yang pro-sekularisme, pendukung LGBT, dan sebagainya yang sangat santer menguasai imajinasi publik selama proses pemilihan presiden itu patut dihargai sebagai usaha untuk mengembalikan keadaban dan kejernihan dalam kehidupan beragama dan budaya.
Begitu juga dengan Muhammadiyah,lanjut Samwil walaupun tidak eksplisit mendukung calon presiden tertentu, tetap menjalankan tanggung jawab kulturalnya melalui pernyataan-pernyataan yang berpihak pada nilai keberagaman dalam demokrasi, konstitusi, keindonesiaan, dan menolak politisasi agama. Hal ini, selain menjadi titik temu antara akidah modern NU dan Muhammadiyah sekaligus menjadi tamparan bagi pihak-pihak yang memimpikan ideologi lain di luar demokrasi Pancasila.(Rofik)
