JAKARTA | BIDIK – United Nation World Trust International Orbit (UN Swissindo) akhirnya dilarang beroperasi. Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta UN Swissindo untuk menghentikan semua kegiatannya karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Satgas Waspada Investasi bersama Bareskrim Polri dan Bank Indonesia (BI), Rabu (23/8/2017) lalu telah memanggil pimpinan UN Swissindo, Sugihartono atau yang dikenal dengan Sugiharto Notonegoro alias Sino,” kata Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam L Tobing, Kamis (24/8/2017).
Dalam pertemuan tersebut, Sino telah menandatangani surat pernyataan yang berisi antara lain, UN Swissindo menghentikan kegiatan yang selama ini telah dilakukan terkait dengan penawaran pelunasan utang kepada masyarakat dan pemberian voucher human obligation VM1 serta segala kegiatan lainnya yang dilakukan UN Swissindo mulai Rabu, 23 Agustus, karena tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Kemudian Sino juga meminta maaf atas segala tindakan yang telah dilakukan yang mengakibatkan keresahan pada masyarakat dan sektor jasa keuangan dan yang bersangkutan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali.
Berdasarkan hal tersebut, Sino meminta kepada seluruh pimpinan UN Swissindo dan masyarakat agar dapat mengetahui pernyataan ini dan berhati-hati apabila ada penawaran sejenis yang mengatasnamakan UN Swissindo.
Menurut Tongam, UN Swissindo selama ini telah beroperasi di beberapa daerah dan mengaku sebagai lembaga dunia yang bisa mengeluarkan surat pelunasan utang masyarakat kepada lembaga jasa keuangan serta memberikan voucher kepada masyarakat untuk mengambil uang sebesar USD 1.200 atau Rp 15,6 juta di Bank Mandiri.
“Kegiatan yang dilakukan oleh UN Swissindo tersebut tidak benar, karena surat pelunasan yang diterbitkan tidak diakui oleh lembaga jasa keuangan dan voucher yang diberikan juga tidak dapat dicairkan di Bank Mandiri,” kata Tongam.
Satgas Waspada Investasi mengimbau kepada seluruh pimpinan UN Swissindo untuk menghentikan kegiatannya dan meminta masyarakat agar tidak mengikuti kegiatan UN Swissindo.
Di sejumlah daerah, UN Swissindo menyebarkan formulir tentang pencairan harta Sukarno. Dalam selebaran tersebut dijanjikan setiap bulan pemegang formulir akan mendapatkan uang tunai sebesar 1.200 dolar Amerika Serikat (AS) atau Rp 15,6 juta setelah mengisi formulir dan menyerahkan fotokopi KTP. (hari)
