GRESIK – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2022, Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gresik berencana melaksanakan Studi Banding ke Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 24-26 februari mendatang.
Tema yang diambil pada Studi banding ini yakni pengentasan kemiskinan dan reformasi birokrasi. Tema ini merupakan inisiasif KWG dalam mendukung program pemerintah kabupaten Gresik. Pasalnya, Pemkab Gresik dibawah kepemimpinan Bupati Fandi Ahmad Yani dan Wabup Aminantun Habibah salah satu prioritas programnya adalah pengentasan kemiskinan dan hal itu juga didukung oleh DPRD Gresik.
“Penanganan kemiskinan merupakan salah satu parameter sebuah pemerintah dinilai berhasil atau tidak. Karana itu, kemiskinan selalu masuk dalam program dasar,” terang Ketua KWG, Syuhud Almanfaluti, Kamis (03/02/2022).
Masih menurutnya, Organisi Wartawan seperti KWG sebagai salah satu pilar demokrasi keempat, turut andil berkontribusi membantu pemerintah dalam penangan kemiskinan. Sehingga, diharapkan angka kemiskinan di kabupaten Gresik mengalami penurunan setiap tahun.
Saat ini, data statistik angka kemiskinan di kabupaten Gresik tercatat masih tinggi. Pada tahun 2021 angka kemiskinan di Gresik 12,42 Persen, Jawa Timur 11,40 Persen, dan Nasional 10,14 Persen.
Sementara itu, Kabupaten Banyuwangi tercatat berhasil menerapkan program inovasi pengentasan kemiskinan. Dari data 10 tahun terkhir (2010-2020) angka kemiskinan turun drastis dari 2 digit atau 20 persen menjadi di bawah 1 digit sekitar 6 persen sekian di tahun 2020-2021.
Tak salah jika Studi banding ini memilih kabupaten Banyuwangi menjadi literasi daerah lain untuk menimba ilmu dalam program penanganan kemiskinan.
Keterangan foto : Ketua Komunitas Wartawan Gresik (KWG), Syuhud Almanfaluti
“Kami berharap kegiatan studi banding soal penanganan kemiskinan di Banyuwangi tersebut bisa mengadopsi sejumlah program yang bisa diterapkan di kabupaten Gresik. Sehingga, angka kemiskinan di Pemkab Gresik mengalami penurunan,” jelas Syuhud yang juga sebagia wartawan bangsaonline.com
Tidak hanya penentasan kemiskinan, Reformasi birokrasi juga menjadi fokus tematik dalam studi banding kali ini. Yakni difokuskan pada percepatan pelayanan publik dan pecepatan pembangunan yang didasarkan pada etos kerja dan profesionalisme birokrasi.
Ketua DPRD Gresik, Moh. Abdul Qodir mengungkapkan betapa pentingnya penataan birokrasi agar tertata sesuai kompetensi. “Karena sebaik apapun program dan perencanaan pembangunan daerah, jika output dan outcomenya tidak bisa diukur, maka indikator kinerja birokrasinya tidak akan baik. Karena itu perlu pengukuran input, output fan outcomenya agar kinerja birokrasi bisa menjadi baik,” ungkapnya.
Lanjut ketua DPC PKB Gresik ini menjelaskan, pemkab Gresik juga harus dituntut bergerak cepat menata birokrasi sesuai perubahan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) baru. Apalagi pejabat eselon IV bakal difungsionalkan sesuai peraturan Menteri PANRB No. 28/2019 tentang penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.
“Ini sudah menjadi dasar langkah strategis pemerintah pusat untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya akselerasi layanan publik. Ini tantangan sudah di depan mata, maka pemkab Gresik dituntut untuk banyak melakukan penataan kedepannya,” terang Qodir sapaan akrabnya.
Banyuwangi sebagai objek studi banding karena banyuwangi merupakan salah satu kabupaten paling inovatif di Indonesia. Tercatat hingga 2021 Banyuwangi masih menempati peringkat pertama kategori inovatif dalam penilaian Kemendagri. Selain itu, nilai kepatuhan pelayanan publik Banyuwangi juga masuk 10 besar dari 416 kabupaten se-Indonesia.
“Kabupaten yang ada di Jawa Timur, menurut saya baru Banyuwangi yang paling berhasil melakukan penataan birokrasinya. Apalagi baru-baru ini, Banyuwangi telah meraih nilai tertinggi kepatuhan pelayanan publik se-Jawa Timur, dengan nilai 96,75 (dari skala 81-100) dari Ombudsman RI,” tutupnya. (adv/him)
