GRESIK – Bagi masyarakat yang belum terdaftar , secara bertahap akan di daftarkan supaya segera diwujudkan Universal Health Coverage (UHC) secara bertahap, demikian diungkap Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani saat MOu dengan BPJS Kesehatan. Selasa (11/1).
“Program JKN-KIS sejalan dengan Nawa Karsa yaitu semua masyarakat Gresik bisa mengakses pelayanan kesehatan, saat ini penduduk Kabupaten Gresik yang telah terdaftar sebagai peserta JKN-KIS sejumlah 1.012.604 jiwa dari total keseluruhan 1.283.961 jiwa, dan Pemerintah Daerah telah berkontribusi mendaftarkan sejumlah 171.000 penduduk,”terangnya.
Perjanjian Kerjasama tersebut, berupa nota kesepakatan tentang kepesertaan program jaminan kesehatan Nasional bagi penduduk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja yang di daftarkan oleh Pemkab Gresik.
Kepala BPJS Kesehatan cabang Gresik, Tutus Novita Dewi mengatakan, Program jaminan kesehatan nasional-kartu Indonesia sehat (JKN-KIS) merupakan program negara yang terlaksana atas amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, yang menjelaskan tugas BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tahun ini memasuki tahun kesembilan penyelenggaraan Program JKN-KIS, sampai dengan 10 Januari 2022 jumlah kepesertaan Program JKN-KIS telah mencapai lebih dari 272 juta jiwa, khusus untuk di Kabupaten Gresik telah mencapai 78.87% atau 1.012.604 jiwa dari total keseluruhan 1.283.961 jiwa.
“Rinciannya terdiri dari peserta segmen PBI APBN dengan jumlah 359.890 jiwa, segmen PPU dengan jumlah 332.909 jiwa, segmen PBPU dengan jumlah 174.331, segmen PBI APBD dengan jumlah 126.399 jiwa dan segmen BP dengan jumlah 19.075 jiwa. Adapun penduduk yang saat ini belum mempunyai akses pelayanan Kesehatan JKN-KIS kemungkinan disebabkan karena kemampuan bayar yang rendah khususnya untuk segmen peserta PBPU atau mandiri,”Ujar Tutus.
Lebih lanjut dikatakan capaian kepesertaan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Gresik bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mensinergikan Program Jaminan Kesehatan, serta mewujudkan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang baik dan optimal bagi penduduk PBPU dan BP Pemda yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,”tambahnya.
Tampak hadir dalam acara tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Suyono, Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik, Nuri Mardiana, Kepala Bappeda Kabupaten Gresik, Misbahul Munir, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik, dr. Mukhibatul Khusnah, Kepala Dinas Sosial Kab. Gresik, dr. Ummi Khoiroh, Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Nurlailie Indah K. (ali)
