SURABAYA – Tak kunjung diisinya jabatan 17 kepala OPD (organisasi Perangkat Daerah) dilingkungan Pemprov Jatim disorot. Pihak Dewan Jatim menyebut gubernur Khofifah lalai atau teledor karena tak kunjung isi jabatan pimpinan OPD tersebut.
“Seharusnya gubernur peka karena posisi OPD itu sangat strategis sehingga perlu segera diisi. Kalau tak kunjung diisi ini jelas mengganggu kinerja Pemprov,”jelas wakil ketua komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah , Rabu (10/2).
Politisi asal partai Gerindra ini mengatakan seharusnya gubernur Khofifah segera tanggap melihat kepala OPD yang masuk purna tugas segera diisi. “ Jauh-jauh hari kalau tahu ada kadis yang mau pensiun segera dilakukan seleksi. Jangan sampai ada plt kadis karena tak bisa mengambil kebijakan strategis,”sambungnya.
Diungkapkan oleh Hadi Dediansyah, selama ini diisi oleh Plt dirinya melihat kurang efektif. “ Sampai sekarang optimalisasi dengan target kinerja kepala daerah tak maksimal. Seluruh OPD tak siaga dalam menjalankan kinerja dari gubernur karena diisi oleh Plt,”jelasnya.
Sekedar diketahui, sebanyak 17 OPD dilingkungan Pemprov Jatim saat ini mengalami kekosongan pimpinan karena memasuki purna tugas dan meninggal dunia. Agar tak terjadi kekosongan, maka gubernur Khofifah menempatkan plt kepala di 17 OPD tersebut.
