SIDOARJO – BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) menyerahkan data nomor rekening (norek) pekerja tahap terakhir kepada Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Rabu (30/9/2020). Ini komitmen bersama antara Kemnaker dengan BPJAMSOSTEK secara bertahap menyerahkan data norek pekerja yang terbagi dalam 5 tahap.
Penyerahan data dimulai akhir Agustus 2020, dengan jumlah data yang diserahkan 2,5 juta norek pekerja yang disampaikan simbolis oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Lalu dilanjutkan tahap II, BPJAMSOSTEK menyerahkan 3 juta data peserta pada awal September.
Penyerahan data tahap III diberikan 1 minggu setelahnya sebanyak 3,5 juta norek. Lalu seminggu setelahnya tahap IV sebanyak 2,8 juta norek. Untuk tahap V diserahkan 29 September 2020 dan sehari berselang kembali diserahkan data norek peserta tahap V susulan pada 30 September 2020.
Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Agus Susanto menyampaikan, telah menyerahkan total 11,8 juta data pekerja peserta BPJAMSOSTEK yang terbagi dalam 4 tahap. “Pada tahap V ini, kami serahkan sisa data peserta yang telah tervalidasi sebanyak 578.230 dan ditambah data susulan 40.358 norek peserta,” ungkapnya, Kamis (1/10/2020).
Penyerahan bertahap ini, lanjut Agus, dilakukan untuk mempermudah proses rekonsiliasi, monitoring dan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan program Bantuan Subsidi Upah (BSU).
“Jadi total data peserta yang lolos validasi dan sesuai kriteria Permenaker diserahkan sebanyak total 12.418.588 data pekerja. Dan penyerahan data tahap V ini hasil tindak lanjut dari data pekerja yang tidak lolos validasi perbankan, yang kemudian datanya diperbaharui dan disampaikan kembali kepada BPJAMSOSTEK,” terangnya.
Hingga tahap V penyerahan BSU ini, BPJAMSOSTEK berhasil mengumpulkan 14,8 juta data norek pekerja. Dan setelah dilakukan validasi berlapis menjadi 12,4 juta data pekerja. Terdapat 1,8 juta data yang dinyatakan tidak sesuai kriteria yang diatur dalam Permenaker 14/2020. Juga terdapat 600 ribu data yang tidak berhasil dikonfirmasi ulang.
Menurut Agus, kondisi ini ditengarai terjadi karena berbagai faktor, seperti kondisi geografis Indonesia. Dimana perusahaan peserta berada di daerah terpencil, sehingga mempersulit koordinasi dalam mengumpulkan data. Kepemilikan rekening bank di daerah terpencil juga menjadi faktor yang mempengaruhi, terlebih penerimaan gaji disinyalir masih dibagikan secara manual.
Selain isu tersebut, Agus mengindikasikan, permasalahan klasik terkait pelaporan data upah oleh perusahaan juga masih terjadi. Hal ini memaksa BPJAMSOSTEK harus ekstra selektif melakukan validasi terkait kesesuaian data dengan kriteria Kemnaker.
Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, mengapresiasi kinerja BPJAMSOSTEK karena berhasil mengumpulkan data norek pekerja. “Terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan atas kerja kerasnya telah mengumpulkan dan melakukan validasi data norek pekerja yang berhak mendapatkan BSU,” tuturnya.
Berdasarkan data yang dirilis Kemnaker, hingga hari ini, Jumat (2/10/2020), bantuan subsidi gaji/upah tahap I telah tersalurkan kepada 2.484.429 penerima atau 99,38%. Tahap II telah tersalurkan kepada 2.981.533 penerima atau 99,38%, Tahap III tersalurkan kepada 3.476.122 penerima atau 99,32% dan tahap IV tersalurkan kepada 1.836.177. Semebtara tahap V masih dalam proses penyaluran dana hingga ditransfer ke rekening pekerja.
Agus menerangkan, salah satu kriteria yang diterbitkan Kemnaker untuk penerima BSU adalah upah pekerja di bawah Rp 5 juta. “Sementara masih sering kita dapati kasus pelaporan data upah yang disalahgunakan dan cenderung merugikan pekerja karena lebih rendah daripada yang sebenarnya,” ungkap Agus.
“Ini menjadi tugas besar BPJAMSOSTEK bersama seluruh pekerja dan stakeholders. Karena upah yang dilaporkan menjadi acuan perhitungan manfaat yang akan diterima nantinya,” tegasnya.
Program BSU dari pemerintah ini, katanya, selain meringankan beban ekonomi pekerja, juga membuka mata masyarakat tentang pentingnya Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Semoga momentum ini terus terjaga, sehingga seluruh pekerja Indonesia terlindungi program jaminan sosial ketenagakerjaan dari BPJAMSOSTEK.
Ditempat terpisah, Kepala Kantor BPJAMSOSTEK Sidoarjo, Ainul Kholid menyampaikan pihaknya di lapangan juga berupaya terus berkoordinasi dengan para pengurus perusahaan agar seluruh data tenaga kerja diberikan dengan cepat dan tepat melalui pembina perusahaan.
“Kami selalu melakukan komunikasi yang intens dengan para HRD agar data-data yang diberikan tidak ada yang salah dan norek yang dikumpulkan aktif dan sesuai data peserta yang terdaftar aktif sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga bantuan benar-benar dapat tersalurkan dan diterima pekerja,” ucap Ainul.











