SURABAYA – Hj. Siti Asiyah (82), terdakwa dalam kasus dugaan pemalsuan akta otentik, saat menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembelaan, mendoakan kepada para pihak yang mengkriminalisasi dirinya, agar dipersempit liang kuburnya.
“Semoga para pihak yang mengkriminalisasi saya akan dipersempit liang kuburnya,” kata Hj. Siti Asiyah dalam pembelaannya yang dibacakan oleh Penasihat Hukumnya (PH), Sahlan Azwar SH., di ruang Candra, Pengadilan Negeri Surabaya, Kamis (01/10).
Sebab, masih kata Sahlan, kejaksaan seperti bersemangat untuk memenjarakan kliennya dengan stigma jika terdakwa telah memalsukan akta otentik pada saat mengurus kehilangan surat tanahnya.
“Saya sebagai orang yang tidak memliki latar belakang ilmu hukum saya yakin pintu keadilan di Pengadilan Negeri Surabaya belum tertutup. Saya mengurus surat kehilangan tersebut berdasarkan perintah dari lurah,” imbuhnya.
Sedangkan, terkait pembelaannya (pledoi) sendiri untuk kliennya, Sahlan memberikan judul “Dikebiri Ditanah Sendiri”. Dalam pembelaannya, Sahlan menyebutkan beberapa dalil, yakni bahwa unsur-unsur dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suwarti dari Kejaksaan Negeri Surabaya, tidak terpenuhi.
“Bahwa terdakwa tidak tahu menahu terkait surat-surat tanah baik Ipeda, Eigendom, sertifikat, Letter C, ataupun Petok D. Sepengetahuan terdakwa, ia hanya tahu punya sebidang tanah di Gayungsari,” ucap Sahlan.
Dalam dalil selanjutnya, Sahlan menjelaskan, bahwa terhadap perkara pidana kliennya tersebut, sebenarnya masih ada sengketa perkara perdata yang sampai saat ini masih dalam tahapan banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur, atau belum berkekuatan hukum tetap (incracht).
“Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1956, dalam pasal 1 dinyatakan apabila pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkata perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu,” paparnya.
Kemudian, terkait dengan surat keterangan kehilangan, Sahlan menerangkan bahwa secara syarat formil, sudah dipenuhi semua oleh terdakwa saat pengurusan. Akan tetapi, surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Polda Jatim bukanlah sebagai akta otentik.
“Berdasarkan analisis hukum kami, terhadap surat dakwaan dan surat tuntutan, terbukti JPU tidak cermat dan kurang teliti dalam penerapan pasal terhadap terdakwa,” ujarnya
Diakhir pembelaannya, Sahlan menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang diketuai oleh Johanis Hehamony, agar kiranya menyatakan terdakwa Hj. Siti Asiyah dibebaskan dari segala tuntutan hukum sesuai dengan pasal 191 ayat (2) KUHAP.
“Memohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kedua yaitu pasal 263 ayat (2) KUHP,” pungkasnya.
Atas pembelaan PH terdakwa, JPU Suwarti menanggapinya dengan berencana mengajukan jawaban secara tertulis (replik). “Kami akan menjawab secara tertulis yang mulia,” tukas Suwarti.
