Era New Normal, Sektor Pariwisata Diharap Dongkrak Pemulihan Ekonomi

BATU — Komisi B DPRD Jawa Timur meninjau pelaksanaan pembukaan sektor wisata di Kota Batu, Rabu (2/7).
Legislatif meninjau pelaksanaan pembukaan pariwisata di era new normal.

Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur, Aliyadi Mustofa. Ikut serta dalam rombongan Wakil Ketua Komisi B, Habib Mahdi, hingga sejumlah anggota Komisi B lainnya.

Kunjungan Komisi yang membidangi perekonomian ini mendatangi objek wisata Jatim Park 3. Objek wisata yang dikenal dengan Dino Park tersebut telah buka kembali sejak akhir Juni lalu usai tutup di sekitar tiga bulan akibat pandemi.

Komisi B melihat penerapan protokol kesehatan di dua wahana komplek Jatim Park 3. Yakni, Museum Musik Dunia (Galeri Musik Dunia) dan Miniatur Istana Negara.

Penerapan protokol kesehatan dilakukan secara ketat. Mulai kewajiban memakai masker, pengecekan suhu badan, menjaga jarak, hingga penyediaan fasilitas cuci tangan di tiap spot.

Kunjungan rombongan diterima langsung Direktur Utama Jatim Park 3, Suryo Widodo. Dalam penjelasan Suryo di hadapan Komisi B, perlu sinergitas antara pelaku usaha dan pemerintah dalam membangkitkan sektor wisata di masa new normal.

Berdasarkan evaluasi hampir sebulan pasca pembukaan Jatim Park lalu, jumlah pengunjung belum dapat menyamai masa sebelum pandemi.
“Sektor wisata kami akui yang paling awal terdampak dan sepertinya yang paling akhir bisa bangkit akibat pandemi,” kata Suryo pada forum pertemuan.

Untuk menarik pengunjung, sejumlah upaya sudah dilakukan. Terutama dengan sosialisasi hingga kampanye wisata dengan penerapan protokol kesehatan.

Oleh karena itulah, perlu kerja sama Pemda, Pemrov, dan pelaku usaha untuk menarik kembali minat wisatawan. Pihaknya mengusulkan beberapa ide.

Pertama, soal integrasi pariwisata. Pemerintah provinsi bersama pemerintah daerah diharapkan memetakan bentuk wisata alam, museum, hingga, wahana permainan.

“Misalnya kalau ke Kota A maka juga harus ke Kota B. Juga, perlu adanya kalender upacara adat yang terintegrasi antar daerah sehingga tidak bersamaan. Masing-masing pengelola tak berjalan sendiri namun berada dalam koordinasi pemerintah,” katanya.

Menurutnya, regulasi semacam itu telah diterapkan beberapa negara. “Termasuk, selain ke objek wisata juga bisa dihubungkan dengan sentra UMKM yang dibuat oleh kalangan masyarakat,” katanya.

Terobosan lainnya, bisa juga dengan diskon tiket wisata yang diyakini akan menarik minat wisatawan asing agar lebih lama berwisata di Jawa Timur. Hal ini tentu akan berdampak pada penginapan, restauran/warung makan, hingga UMKM cendera mata.

“Saat mereka kembali ke negara asalnya tentu juga akan mengabarkan berbagai kemudahan yang didapat di Indonesia. Tentu, ini akan menarik wisatawan,” katanya.

Usulan ini mendapat atensi dari Komisi B. Ketua Komisi B DPRD Jatim, Aliyadi Mustofa akan membawa aspirasi pelaku usaha kepada Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur.

“Selama ini koneksi antar pemrov, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan sektor turunannya belum maksimal. Sehingga, kami minta ke eksekutif untuk duduk bersama-sama,” katanya.

“Toh judulnya sama. Pariwisata Jawa Timur untuk pariwisata Jawa Timur,” kata Politisi PKB ini.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi B DPRD Jatim, Erma Susanti. Ia menyebut wisatawan lokal maupun Asing sebaiknya menjadi bidikan prioritas.

“Integrasi wisata menjadi solusi yang menarik. Terutama, bagi wisatawan asing yang bisa mendatangkan devisa,” kata Politisi asal PDI Perjuangan ini.