SURABAYA – Selama pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada ekonomi masyarakat. Tetapi juga mengakibatkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) naik drastis. Terutama kekerasan perempuan dan anak.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur, Dr Andriyanto, SH.Mkes mengatakan, di tengah pandemi covid-19 ketahanan keluarga di Jatim memang sedang diuji. Apalagi saat ini masyarakat harus mampu memasuki new normal life (tatanan hidup normal baru).
“Tetapi new normal tidak bisa dijadikan alasan untuk membiarkan begitu saja,” tegas Andriyanto, Kamis ( 21/5).
Pria yang akrab dipanggil Andri itu menyebut di tengah pandemi covid-19 KDRT di Jatim mengalami kejadian luar biasa. Dimana sampai akhir Maret 2020 tercatat ada 254 kasus kekerasan perempuan dan anak. Namun jumlah saat ini naik drastis menjadi 401 kasus. KDRT yang paling banyak mengarah pada kekerasan seksual.
“Jadi situasi pandemi covid-19 itu anjuran stay at home atau di rumah saja justru menimbulkan persoalan-persoalan,” ungkapnya.
Angka KDRT di Surabaya ada 80 kasus kekerasan. Dimana 51 kasus mengarah ke kekerasan seksual, 19 kasus kekerasan fisik, dan sisanya kekerasan lainnya. Sidoarjo ada 62 kasus, dimana 24 kasus kekerasan fisik, 3 kekerasan psikis, dan kekerasan seksual 12 kasus.
Sementara Gresik ada 16 kasus, diantaranya 12 kasus kekerasan psikis, dan sisanya kekerasan lainnya.
Andri mengaku berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) presentase orang tua mendampingi anak di rumah hanya 32 persen. Tentunya hal ini menjadi persoalan luar biasa, jika anak kurang mendapat perhatian dari orang tua.
Menurut Andri, yang lebih memprihatinkan adalah banyaknya angka karyawan yang di PHK. Dimana sampai akhir April 2020 ada 2,08 juta karyawan yang di PHK. Jika perempuan memiliki suami yang baru di PHK, tingkat kekerasan bisa terjadi hingga 6 kali lipat. Baik kekerasan fisik maupun seksual.
“Ini menjadi sinyal merah berbahaya sehingga pada gilirannya. Kalau kekerasan dibiarkan anak menjadi tidak terlindungi, menjadi anak tidak berkualitas, kriminalitas juga akan meningkat,” terangnya.
Kekerasan terjadi bukan disebabkan faktor orang merasa jenuh hanya tinggal di rumah. Tetapi disebabkan adanya perubahan era sebelum pandemi, masuk pandemi, kemudian masuk new normal life. Mengingat tatanan baru membutuhkan proses waktu yang panjang, sehingga semua komponen harus masuk di dalamnya.
“Kita jangan menyalahkan rumah tangga, menyalahkan anak dan sebagainya. Tetapi negara dan pemerintah harus hadir,” pintanya.
Kehadiran Pemerintah tidak bisa optimal tanpa kerjasama dengan masyarakat, media, dan swasta. Semua harus bersatu padu mencegah kekerasan.
Andri meminta agar dalam menata anggaran tidak melupakan hak anak dan perempuan, karena aset bangsa. Dimana dari 40 juta penduduk di Jatim, sebanyak 30 persen anak berusia 0-18 tahun.( rofik)
