SURABAYA – Dampak pandemi Covid-19 telah menghambat kehidupan masyarakat. Baik ekonomi, sosial dan kemasyarakatan. Dalam hal ini, Komisi C DPRD Jatim pun telah mengeluarkam beberapa rekomendasi.
Salah satunya yakni, meminta Gubernur Jatim Khofifah agar proses pencalonan Direktur Utama dan Direktur Konsumer, Ritel dan UUS PT Bank Jatim yang sudah berjalan disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang ada.
Seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018. “Setelah itu baru diajukan ke Otoritas Jasa Keuangan untuk dilakukan uji kemampuan dan kepatutan,” kata Ketua Komisi C DPRD Jatim, Mohammad Fawaid, Senin (20/4).
Bahkan, Politisi Partai Gerindra ini meminta Gubernur Jatim untuk mengevaluasi kinerja Komisaris PT Bank Jatim secara menyeluruh. Pasalnya, pihaknya menilai bahwa tugas dan tanggungjawabnya belum dipahami sepenuhnya.
“Selaku wakil Pemprov Jatim yang oleh ketentuan Pasal 38 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 dituntut untuk memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah,” tegasnya.
Ketidaksesuaian proses seleksi Direksi Bank Jatim, kata Fawaid, dengan peraturan perundang-undangan dimaksud tentunya sangat memungkinkan pihak-pihak tertentu melakukan gugatan ke PTUN.
“DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan fungsi pengawasan menekankan agar Pemprov Jatim dan BUMD dalam penggunaan wewenang berdasar pada peraturan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB),” terangnya.
Dimana, kata Fawaid, Gubernur selaku pemegang saham pengendali pada BUMD agar dalam pengisian jabatan Direksi dilakukan melalui panitia seleksi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah dan Permendagri.
“Dalam kondisi yang memprihatinkan, dimana kondisi ekonomi yang sedang lesu ditengah merebaknya Covid-19 ini, kami sudah berkoordinasi dengan Bapenda bahwa kemungkinan terburuk kita hitung itu penurunan sekitar Rp 6,044 triliun. Tapi ini kemungkinan terburuk. Tapi kita berusa terus agar tidak terjadi,” paparnya.
Dipastikan Fawaid bahwa kondisi saat ini membuat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Baik itu pendapatan, penerimaan pajak dan banyak lainnya yang tidak sesuai target.
“Kami menginginkan Bank Jatim terus bekerja maksimal di tengah wabah Covid-19. Kita harapkan PAD Provinsi Jatim itu bisa kita dorong lewat BUMD salah satunya Bank Jatim,” pungkasnya. (rofik)
SURABAYA | bidik.news -Perkembangan perkeretaapian terus menunjukkan peningkatan baik sarana ataupun prasarananya. Peningkatan ini tidak lepas dari peran pemerintah dalam...
