Belanja MobDin Rp 4 M , Dewan Jatim Soroti Dinas Kehutanan

SURABAYA – Lama tidak terdengar kinerjanya, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur tiba-tiba mengalokasikan anggaran belanja pembelian Mobil Dinas. Tidak tanggung-tanggung, nilai anggaran untuk belanja mobil dinas ini mencapai Rp 4 miliar.

Anggaran tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Anggaran Dinas Kehutanan APBD tahun 2020. Dalam keterangan yang anggaran itu Masuk dalam nomenklatur program pelayanan kesekretariatan di kegiatan ketatausahaan dan kepegawaian.

Dalam kegaitan yang tercantum di kode rekening 5.2.3.03.01 itu tersedia anggaran belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor. Dengan nilai pagu anggaran sebesra Rp 4.090.000.000 untuk penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan prasarana antara lain, Pertama, 1 unit kendaraan dinas pejabat eselon II jenis minibus (bensin) 2000 cc senilai Rp 450.000.000. Mobil Dinas Eselon II ini biasanya diperuntukkan sebagai kendaraan pejabat setingkat Kepala Dinas. Kemudian, 13 Unit Kendaraan Dinas Pejabat eselon III Jenis Minibus (Bensin) 1500 cc senilai masing-masing Rp 280.000.000 untuk digunakan pejabat setingkat sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT.

Dikonfirmasi terkait hal ini, Wakil Ketua Komisi B DPRD Jatim Amar Saifudin berharap Dinas Kehutanan Jatim sebaiknya melakukan efisiensi terhadap belanja kendaraan mobil Dinas. Karena nilai sebesar itu harus setara dengan tingkat kebutuhan dan urgenitasnya. “Selama sebagai penjunjang kerja, apakah benar karena kendaraan yang ada sudah tidak layak lagi? Atau apakah benar karena memang dibutuhkan karena kekurangan kendaraan operasional,” tanya Amar Saifudin, Minggu (9/2).

Komisi B, kata Amar sejauh ini belum mengetahui adanya rencana pengadaan kendaraan di Dinas Kehutanan sebesar Rp 4 miliar itu. Pihaknya juga belum tahu kendaraan jenis apa yang mereka mau beli. “Waktu hearing pembahasan APBD kemarin ktia tidak sampai pada poin tersebut, poin kami saat itu lebih pada bagaimana peran Dinas Kehutanan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan sebagai penjunjang ekonomi di Jawa Timur,” paparnya .
(rofik)