GRESIK — Bupati Sambari Halim Radianto dan Wakil Bupati Mohammad Qosim beserta segenap anggota Forkopimda Gresik, melakukan Soft Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) Gresik pada Jum’at (15/11).
Gedung MPP yang berlantai III ini terletak dalam satu komplek di Kantor Bupati Gresik, tepatnya di sebelah Timur dan bersebelahan dengan Gedung Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian Gresik.
Menurut Bupati, Soft Launching ini merupakan uji coba dari operasional Mall Pelayanan public. Selama ujicoba ini, kami akan menginventarisir semua kekurangan kekurangan yang ada. Mulai dari sarana dan prasarana maupun penataan serta service layanan.
“Misalnya saat ini saya merasa Gedung ini kurang dingin dan penataan yang kurang pas. Juga perlu beberapa Instansi lagi yang harus masuk Gedung ini untuk mendukung pelayanan perijinan satu pintu. Selama masa uji coba ini, saya atau pak Qosim akan mendatangi Gedung MPP ini untuk memantau. Sekaligus menggali masukan-masukan dari pengunjung,” tandas Sambari.
Bupati berharap, dengan adanya Gedung MPP ini sudah tidak adalagi keluhan mengurus perijinan sulit, mahal, lama dan berbelit.
“Selama persyaratan lengkap, perijinan bisa ditunggu bisa jadi sehari. Bagi saya kalau sampai menunggu besok atau lusa. Saya anggap terlambat. Untuk itu saya minta kepada semua operator agar tidak memberikan tanda terima sebelum persyaratan lengkap. Kalau sedah lengkap langsung diproses,” tegas Sambari.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Mulyanto mengatakan, selain untuk percepatan peningkatan pelayanan public, MPP ini mendekatkan pelayanan kepada masyarakat guna memenuhi harapan masyarakat.
Menurut Mulyanto, ada 14 Instansi dengan 19 counter front office. Ada DPMPTSP, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kementrian Agama, Kantor Pertanahan, Polres, BPPKAD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, PUTR, Dinas Tenaga Kerja, Bank Jatim, BPJS, Dinas LH,
“Ada 115 izin yang kami layani di counter office DPMPTSP. Melalui OSS 82 82 perizinan Usaha, 17 Perizinan komersial dan 3 izin komitmen yaitu Lokasi, lingkungan dan SLF. Sedangkan 13 pelayanan kategori non perizinan non OSS” jelas Mulyanto.
Mulyanto juga menyampaikan capaian keberhasilan selama ini. Dia juga menyatakan bahwa Gresk Peringakat 1 realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) se jawa Timur tahun 2018 (LKPM), sedangkan realisasi investasi PMDN berada di peringkat 2. Penerbitan izin juga mengalami peningkatan dari 8178 di tahun 2017 meningkat 10.179 ditahun 2018.
“Target Investasi juga terlampaui. Sesuai RPJMD target Tahun 2017 Rp. 31.45 triliun teralisasi Rp. 42.34 triliun. Sedangkan tahun 2018 terealisasi Rp. 48.34 triliun dari target Rp. 35.45 triliun,” tandasnya.(ali )
