BIDIK NEWS | GRESIK – Untuk mencegah dan meminimalisir pengggunaan anggaran pembangunan desa agar tidak dikorupsi, Kejari Gresik melakukan sosialisasi penguatan jaringan anti KKN.
Kegiatan yang ditempatkan di Resto Jaya Hartono ini dihadiri puluhan Kepala Desa Sekabupaten Gresik. Mereka tampak antusias menghadiri kegaiatan yang di motori bagian intelejen Kejari Gresik.
Kajari Gresik, Pandoe Pramoekartika dalam sambutannya mengajak seluruh Kades di Gresik agar bisa mengelola anggaran desa secara benar dan tidak melakukan korupsi.
“Penyerapan anggaran pembangunan desa bisa terwujud dan aman, itu menjadi harapan kami,” tegas Kajari saat membuka acara.
Masih menurutnya, kami membuka lebar jika ada Kepala Desa yang meminta bantuan kami untuk memberikan pengarahan bagaimana cara mengelola anggaran desa agar tidak menyalahi perundang-undangan.
“Saya sudah membuka tangan lebar-lebar, akan tetapi saat ini belum ada satu pun kepala desa yang lapor,” ujarnya seraya di kasih aplaus.
Sementara itu, dalam kegiatan ini juga diberikan waktu sesi tanya jawab. Koordinator AKD Kabupaten Gresik, Nurul Yatim menanyakan perihal adanya kelebihan penyerapan anggaran. “Jika anggaran dikembalikan ke silva untuk tahun depan, otomatis anggaran kita juga akan dikurangi, ” tanyanya.
Menanggapi pertanyaan, Kasi Pidsus Andrie Dwi Subianto dengan lugas menjawab, dari pada kelebihan anggaran masuk ke kantong pribadi resikonya adalah akan dipotong masa tahanan, mendingan dikembalikan dengan resiko dipotong anggaran.
Sementara itu, Kasi Intel Kejari Gresik R. Bayu Probo Sutopo mengatakan bahwa kegiatan ini diperlukan sebagai antisipasi dan pencegahan agar penyerahan dana desa dilakukan secara benar dan tidak dikorupsi.
“Selama ini, pengelohan anggaran desa tidak dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. Dana desa dipegang oleh kepalasa desa, bendahara sama sekretaris tidak dilibatkan, hanya dijadikan formalitas, itu yang keliru. Seharusnya dana masuk dan keluar dikelola oleh bendahara, dan masing pihak juga harus dilibatkan,” tegasnya. (him).
