BIDIK NEWS | BANYUWANGI – Semua Fraksi di DPRD Kabupaten Banyuwangi mencermati masih ada pendapatan yang tidak terealisasi dan belanja yang tidak sesuai target awal dalam APBD Banyuwangi tahun 2017.
Hal itu diungkapkan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Banyuwangi, Ismoko usai rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Banyuwangi Tahun Anggaran 2017, Rabu (29/05).
“Dalam Paripurna tadi disampaikan ada pengurangan dana perimbangan dari 1,8 trilyun menjadi 1,7 trilyun, dan target PAD kita 4,60 trilyun turun menjadi 3,88 trilyun,” kata Ismoko.
Menurutnya, untuk saat ini pihaknya masih belum menerima dokumennya, nanti setelah menerima pihaknya akan memberikan penjelasan yang sangat detail terkait laporan pertanggung jawaban tahun anggaran 2017 tersebut, karena paripurna tadi sifatnya masih nota pengantar.
“Kalau Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SILPA) itu harus memang harus ada, terkait devisit karena mungkin dari pendapatan ada kekurangan, sedangkan program perencanaan pembangunan biayanya tinggi dan tidak bisa terbayar, devisit itu informasinya di biayai bank jatim di tahun anggaran 2018,” jelasnya.
Ismoko menambahkan, setelah dokumen di serahkan, akan ada Pandangan Umum (PU) Fraksi menanggapi nota pengantar yang disampaikan Bupati.
“Setelah itu rapat Fraksi dan tanda tangan Bupati, baru nanti kita ada pembahasan sesuai amanat Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, dan hasilnya nanti di bahas bersama-sama antara DPRD dan Bupati, dengan jangka waktu satu bulan, pungkasnya.(swr/nng).
