SURABAYA l bidik.news – Dalam momen Peringatan Hari Kartini,
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi PKB Ma’mulah Harun mengapresiasi keberhasilan perempuan dalam berbagai sektor. Hal ini menandakan kesetaraan antara laki -laki dan perempuan dalam berekspresi dalam segala bidang, termasuk politik.
Menurutnya, momentum Hari Kartini harus dimaknai sebagai pengingat bahwa perempuan mempunyai kebebasan dan tanggung jawab untuk berkontribusi, tanpa meninggalkan jati diri.
Ma’mulah menilai ajaran Islam lebih dulu memberi ruang kebebasan bagi perempuan untuk berpartisipasi di seluruh sektor kehidupan. Namun hal ini bukan berarti mengecilkan Peringatan Hari Kartini di Indonesia.
“Artinya, dalam ajaran Islam itu sebetulnya dalam Al-Qur’an itu gender itu sudah ada. Jadi, ada ayat yang memang laki-laki atau perempuan itu boleh berbuat apa saja karena ditanggung sendiri, apakah itu amal perbuatan baik atau amal perbuatan yang kurang baik. Ini kaitannya sebetulnya ada kebebasan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam segala sektor kehidupan,” ujar Ma’mulah, Selasa (21/4/2026).
Politisi asal dapil Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi itu mencontohkan di bidang politik, Indonesia sudah memberi ruang strategis bagi perempuan melalui aturan keterwakilan 30% dalam struktur partai politik maupun daftar caleg.
“Yang kebetulan saya lagi aktif di politik, maka di Indonesia, Alhamdulillah sudah ada undang-undang yang harus (melibatkan) 30% perempuan dalam menyusun struktur partai politik maupun dalam daftar caleg. Ini bagi perempuan satu kesempatan yang sangat strategis untuk mengambil peran,” katanya.
Anggota Komisi A DPRD Jatim itu menekankan peran itu tidak bisa diraih secara instan. Perempuan harus menyiapkan diri sejak remaja dengan aktif berorganisasi, memahami teori politik, serta mendalami regulasi pemerintah terkait politik, kenegaraan, dan kebangsaan.
“Bagaimana cara mengambil peran? Tentu tidak bisa instan, harus dimulai dari sejak usia remaja sudah aktif di organisasi,” ucapnya.
Ma’mulah menjelaskan, bahwa dalam perkembangan era saat ini, perempuan agar berhasil di bidang politik, tentu tidak cukup dengan aktif dari sejak usia dini. Berbagai bidang harus kita dalami, tentu yang pertama teori berpolitik harus dipelajari. Kedua regulasi-regulasi pemerintah yang terkait dengan politik, kenegaraan, kebangsaan didalami.
” Kemudian juga kita harus memiliki segmen tertentu yang nantinya akan kita bawa ke kompetisi pemilu,” terangnya.
Meski tak ada hambatan bagi perempuan berekspresi di politik, Makmulah mengingatkan kodrat perempuan tetap harus dikedepankan.
Menurutnya, tidak ada hambatan dan batasan apapun bagi perempuan dalam bidang politik.
Perempuan bebas berekspresi, tetapi kodrat perempuan harus dikedepankan. Seperti halnya cara wanita berbicara, dan bergaul. Terutama bergaul dalam bidang politik.
“Apakah terus kemudian harus setara dengan laki-laki, harus begadang sampai malam, nongkrong semalam suntuk,” ucapnya.
Ia juga menyoroti hasil nyata perjuangan legislator perempuan. Fasilitas publik seperti ruang laktasi hingga regulasi anti kekerasan, kata Ma’mulah, lahir dari andil perempuan di parlemen dan upaya para aktivis.
“Sekarang, di semua tempat kan sudah ada tempat untuk ibu menyusui, itu yang memperjuangkan adalah legislator-legislator perempuan. Di kereta, di tempat-tempat umum, di fasilitas umum, semua sekarang sudah tersedia. Termasuk anti kekerasan, baik kekerasan verbal maupun kekerasan fisik, semua itu upaya dan andil dari legislator perempuan dan aktivis-aktivis perempuan,” pungkasnya.( Rofik )
