• Beranda
  • CARRIER
  • DISCLAIMER
  • Dukungan
  • Home 1
  • Home 3
  • Home 4
  • Home 5
  • Home 6
  • Kantor Bidik
  • kantor Depan bidik
  • Kebijakan Privacy
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Tarif Iklan Cetak
  • Tarif Iklan Online
  • TENTANG KAMI
  • Terms of Service
Bidik.news
Baner Iklan
  • HOME
  • HUKUM KRIMINAL
  • JAWA TIMUR
    • BANYUWANGI
    • GRESIK
    • JEMBER
    • KEDIRI
    • KOTA BATU
    • LAMONGAN
    • MADIUN
    • MAGETAN
    • MALANG
    • MOJOKERTO
    • NGAWI
    • PACITAN
    • PAMEKASAN
    • PASURUAN
    • SAMPANG
    • SIDOARJO
    • SITUBONDO
    • SUMENEP
    • TRENGGALEK
    • TUBAN
    • TULUNGAGUNG
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • KABAR DESA
  • EKBIS
    • EKONOMI
  • GADGET
  • HIBURAN
  • PILKADA
  • WISATA
  • Seni dan Budaya
  • HANKAM
No Result
View All Result
  • HOME
  • HUKUM KRIMINAL
  • JAWA TIMUR
    • BANYUWANGI
    • GRESIK
    • JEMBER
    • KEDIRI
    • KOTA BATU
    • LAMONGAN
    • MADIUN
    • MAGETAN
    • MALANG
    • MOJOKERTO
    • NGAWI
    • PACITAN
    • PAMEKASAN
    • PASURUAN
    • SAMPANG
    • SIDOARJO
    • SITUBONDO
    • SUMENEP
    • TRENGGALEK
    • TUBAN
    • TULUNGAGUNG
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • KABAR DESA
  • EKBIS
    • EKONOMI
  • GADGET
  • HIBURAN
  • PILKADA
  • WISATA
  • Seni dan Budaya
  • HANKAM
No Result
View All Result
Bidik.news
No Result
View All Result
  • HOME
  • HUKUM KRIMINAL
  • JAWA TIMUR
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • KABAR DESA
  • EKBIS
  • GADGET
  • HIBURAN
  • PILKADA
  • WISATA
  • Seni dan Budaya
  • HANKAM
Home POLITIK

Komisi E DPRD Jatim Soroti Rencana Beban Iuran BPJS ke Asuransi Swasta

Rofik hardian by Rofik hardian
3 months ago
in POLITIK
Reading Time: 2 mins read
0
Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr.dr. Benjamin Kristianto, M.Kes

Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr.dr. Benjamin Kristianto, M.Kes

0
SHARES
15
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

SURABAYA l bidik.news – Rencana pemerintah pusat untuk membuka skema pembiayaan sebagian anggaran BPJS Kesehatan melalui asuransi swasta menuai sorotan tajam dari DPRD Jawa Timur.

Anggota Komisi E DPRD Jatim Dr.dr. Benjamin Kristianto ,M.Kes , MARS menilai kebijakan tersebut berpotensi menambah beban biaya baru bagi masyarakat, terutama bagi kelompok peserta mandiri.

“Memang ada nuansa atau konsep bahwa sebagian pembiayaan BPJS akan dibebankan pada asuransi swasta. Tapi kalau fokusnya hanya pada layanan kuratif, anggaran itu jelas tidak akan pernah cukup. Yang lebih penting justru bagaimana kita memperkuat upaya preventif dan promotif,” kata Dr.dr. Benjamin di Surabaya, Selasa
(8/7/2025).

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, total peserta aktif Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per akhir 2024 telah mencapai 270,5 juta jiwa atau hampir 97% dari total penduduk Indonesia. Dari sisi pendapatan, BPJS mengumpulkan iuran sebesar Rp 175 triliun pada 2024.

Namun, di saat yang sama, biaya pelayanan kesehatan juga melonjak. Tahun lalu, total klaim yang dibayarkan BPJS ke fasilitas kesehatan mencapai Rp 155 triliun, dengan proyeksi tren klaim terus naik seiring penambahan layanan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).

Sementara itu, pemerintah melalui APBN 2025 menganggarkan subsidi iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebesar Rp 53 triliun untuk sekitar 96 juta peserta miskin dan tidak mampu. Namun, defisit pendanaan masih menjadi ancaman serius. Laporan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) pada 2024 memperkirakan potensi defisit JKN dapat menyentuh Rp 20–30 triliun per tahun jika tidak diantisipasi.

Di sisi lain, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI pada Februari 2025 lalu menegaskan perlunya keterlibatan asuransi swasta untuk kelompok peserta BPJS Kesehatan dari golongan mampu. Kebijakan ini disebut untuk mendukung pelaksanaan KRIS agar layanan rumah sakit lebih setara, tetapi pembiayaan tidak memberatkan BPJS.

“Memang untuk beban kesehatan yang total, termasuk orang kaya dan miskin dijumlah, itu sangat berat, impossible untuk ditanggung BPJS sendiri. Itu dasarnya. Jadi kalau yang kaya mau rawat inap kelas atas, ya ikut asuransi swasta,” ujar Budi kala itu di Jakarta (11/2/2025).
Skema ini akan diatur melalui model managed care atau pembagian risiko biaya (risk sharing) antara BPJS dengan perusahaan asuransi swasta. Beberapa praktisi asuransi menilai hal ini membuka peluang bisnis baru, tetapi di sisi lain menimbulkan pro-kontra soal perlindungan hak peserta.

Menurut dr. Benjamin, rencana tersebut belum menyentuh akar persoalan pembengkakan biaya kesehatan nasional, yaitu minimnya porsi anggaran untuk program promotif dan preventif.
“Kalau sekian persen pembiayaan diikutkan swasta, maka rakyat yang akan bayar.

Pertanyaannya, siapa yang mau menanggung beban baru ini? Selain iuran yang sudah ada, nanti masyarakat akan terbebani lagi. Sementara pemerintah harusnya menjamin kesehatan rakyat secara adil,” tegas politisi asal Dapil Surabaya-Sidoarjo itu. Ketua Kesira Jatim itu juga mendesak BPJS Kesehatan lebih transparan.

“Kenapa BPJS tidak meminta tambahan anggaran secara terbuka saja kalau memang dananya jebol? Kenapa harus melibatkan asuransi swasta? Ada apa di balik itu?” katanya.

“Yang paling benar adalah memperbesar porsi preventif dan promotif. BPJS juga harus fair, kalau anggaran kurang, sampaikan saja langsung ke Presiden Pak Prabowo Subianto dan Menteri Kesehatan. Persoalannya, berani tidak Direktur Utama BPJS ngomong: ‘Pak, anggaran kami tidak mencukupi?’” tandasnya.( Rofik )

Related Posts:

  • IMG-20250315-WA0163
    Perpindahan Faskes Peserta BPJS Kesehatan Tanpa…
  • IMG-20230117-WA0112
    Komisi E DPRD Jatim Warning Rumah Sakit Pulangkan…
  • IMG-20221024-WA0007
    Reses di Sidoarjo, dr.Ben di Keluhi Warga Soal…
  • IMG-20220606-WA0177
    Sidoarjo Kekurangan SMA/SMK
  • IMG-20221201-WA0116
    Dihadapan Para Bidan, dr.Benjamin: Bidan Garda Depan…
  • IMG-20250318-WA0013
    Ketua Komisi E DPRD Jatim Minta Penetapan KRIS Ditunda
Previous Post

Berkumpul di Banyuwangi, Ratusan Guru dari Berbagai Daerah Bahas Perubahan Iklim Pendidikan

Next Post

Ketidaksesuaian Manifes KMP Tunu Pratama Jaya Dinilai Fatal, Ketua Komisi D Abdul Halim Desak Evaluasi Menyeluruh

Rofik hardian

Rofik hardian

RelatedPosts

PKPI Gelar Ujian Sertifikasi Profesi Kurator, Ditjen AHU Beri Dukungan
EKBIS

PKPI Gelar Ujian Sertifikasi Profesi Kurator, Ditjen AHU Beri Dukungan

by Haria Kamandanu
11/10/2025
0

SURABAYA | bidik.news - Perserikatan Kurator dan Pengurus Indonesia (PKPI) menggelar ujian tertulis sertifikasi profesi kurator dan pengurus angkatan pertama...

Read moreDetails
TPS Terima Kunjungan DK3P Jatim, Paparkan Penerapan K3 & Dukung Program Lingkungan

TPS Terima Kunjungan DK3P Jatim, Paparkan Penerapan K3 & Dukung Program Lingkungan

11/10/2025
Indonesia Logistics Awards 2025: TTL Raih 2 Penghargaan

Indonesia Logistics Awards 2025: TTL Raih 2 Penghargaan

11/10/2025

Abdul Halim : Reaktivasi Rel KA di Madura Perlu Kajian Mendalam

10/10/2025

Satu Pekerja Gugur di Tambang Magetan, Deni Wicaksono: Apa Arti Pembangunan Jika Kehidupan Tak Dijaga?

10/10/2025

Pelindo Kooperatif, Hormati & Dukung Proses Hukum Kejari Tanjung Perak

10/10/2025
Next Post
Ketidaksesuaian Manifes KMP Tunu Pratama Jaya Dinilai Fatal, Ketua Komisi D Abdul Halim Desak Evaluasi Menyeluruh

Ketidaksesuaian Manifes KMP Tunu Pratama Jaya Dinilai Fatal, Ketua Komisi D Abdul Halim Desak Evaluasi Menyeluruh

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bidik.news

Bekerja dengan Mata Hati

Follow Us

Recent News

PKPI Gelar Ujian Sertifikasi Profesi Kurator, Ditjen AHU Beri Dukungan

PKPI Gelar Ujian Sertifikasi Profesi Kurator, Ditjen AHU Beri Dukungan

11/10/2025
TPS Terima Kunjungan DK3P Jatim, Paparkan Penerapan K3 & Dukung Program Lingkungan

TPS Terima Kunjungan DK3P Jatim, Paparkan Penerapan K3 & Dukung Program Lingkungan

11/10/2025
  • TENTANG KAMI
  • Pedoman Pemberitaan Media Siber
  • Terms of Service
  • Kebijakan Privacy
  • DISCLAIMER
  • CARRIER
  • Tarif Iklan Online
  • Tarif Iklan Cetak
  • Dukungan

© 2025 PT Pulitzer Indonesia Media-IT Bidiknews.

No Result
View All Result
  • HOME
  • HUKUM KRIMINAL
  • JAWA TIMUR
    • BANYUWANGI
    • GRESIK
    • JEMBER
    • KEDIRI
    • KOTA BATU
    • LAMONGAN
    • MADIUN
    • MAGETAN
    • MALANG
    • MOJOKERTO
    • NGAWI
    • PACITAN
    • PAMEKASAN
    • PASURUAN
    • SAMPANG
    • SIDOARJO
    • SITUBONDO
    • SUMENEP
    • TRENGGALEK
    • TUBAN
    • TULUNGAGUNG
  • PERISTIWA
  • PEMERINTAHAN
  • PENDIDIKAN
  • KABAR DESA
  • EKBIS
    • EKONOMI
  • GADGET
  • HIBURAN
  • PILKADA
  • WISATA
  • Seni dan Budaya
  • HANKAM

© 2025 PT Pulitzer Indonesia Media-IT Bidiknews.