SURABAYA l bidik.news – Maraknya antrean pembelian Gas LPG 3kg di sejumlah daerah direspon politisi DPRD Jawa Timur. Meski belum begitu banyak kasus serupa terjadi di Jawa Timur, namun pihaknya mendesak agar Pertamina bersama pemerintah daerah melakukan langkah-langkah pencegahan.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur M Satib mengaku langsung melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak terkait distribusi LPG 3kg ini. Diakuinya, ada beberapa pangkalan yang berulah memanfaatkan perubahan tata kelola distribusi LPG bersubsidi ini agar tepat sasaran. “Di Jawa Timur saya cek di beberapa pangkalan tidak ada kelangkaan, ini hanya perubahan pengaturan distribusi LPG bersubsidi agar tepat sasaran,” jelas M Satib di Surabaya, Senin (3/2/2025).
Adaptasi Penentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) juga dimanfaatkan oleh pangkalan-pangkalan untuk menjual dengan harga tidak sesuai ketentuan. Seharusnya sesuai HET harga LPG 3kg adalah Rp 18.000. Hanya saja kenaikan harga bukan dari sub agen/pangkalan, tapi ada indikasi dari pengecer atau para sepekulan. “Di Jawa Timur kami dapat info ada spekulan yang menjual sampai Rp21.000 bahkan Rp22.000 per tabung,” ungkap M Satib yang punya latar belakang pengusaha ini.
Menurutnya, hal-hal semacam inilah yang kemudian membuat terjadi antrian-antrian ini. Sehingga muncul semacam kekagetan akibat pola distribusi baru yang ditetapkan Pertamina. Kalau “Dulu pertamina masih mentolerir pengecer. Tapi sekarang tidak boleh lagi beli di Pengecer, sehingga harus beli ke agen atau pangkalan,” terangnya.
Hanya saja, pemerintah membuat kebijakan bahwa Sub Agen/pengecer mendapat kemudahan naik kelas menjadi sub Agen/Pangkalan LPG 3Kg. Cuma sekarang yang menjadi persoalan adalah, keberadaan pangkalan LPG belum tentu ada di setiap RW. “Mungkin basis pangkalan atau ecer naik kelas menjadi pangkalan di setiap RW, maka tidak terjadi seperti ini,” sebut politisi Partai Gerindra ini.
Ia menyebut Antrian itu disebabkan tidak dari warga setempat saja tapi dari luar RW juga. Jadi warga kesulitan mencari Pangkalan LPG terdekat. “Karena sosialisasi di bawah itu kurang, sehingga tidak semua tahu lokasi pangkalan. Ditambah, warga belum tahu beda pengecer dengan pangkalan,” terangnya.
Satib berharap, dalam rangka mencari solusi maka perlu ada langkah taktis mencegah keributan dan antrian di lapangan. Pertamina perlu mencari sebaran dan lokasi titik pangkalan dengan menata lagi lebih tepat. Misalnya di wilayah yang perumahan atau warga mampu tidak perlu ada pangkalan elpiji 3kg. “Pertamina perlu segera mendata, kalau ada daerah yang tidak ada pangkalan itu segera diadakan. Idealnya per RW ada kecuali wilayah perumahan,” jelasnya.
Anggota DPRD Jatim dua periode ini minta masalah ini jangan berlarut larut karena ini menjelang puasa lebaran 2025. “Kami pastikan di Jatim tidak ada kelangkaan, tapi hanya perubahan pola distribusi. Pertamina koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provisni maupun bupati walikota bergerak cepat mencegah polemik di masyarakat,” pungkasnya. (Rofik)
