BANYUWANGI | bidik.news – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani membuka musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Pendopo Sabha Swagata Blambangan, Rabu (4/3/2026).
Dalam kesempatan itu, Ipuk mengatakan, arah pembangunan Banyuwangi di tahun 2027 berfokus pada penguatan daya saing SDM, ekonomi berbasis hilirisasi, dan pariwisata berkelanjutan.
“Perencanaan penyusunan pembangunan daerah 2027 dihadapkan dalam situasi global yang tidak pasti. Konflik di Timur Tengah telah memicu gejolak ekonomi dunia. Berpotensi mendorong kenaikan harga minyak dunia, mengganggu rantai pasok, serta tekanan inflasi,” kata Ipuk.
Isu strategis nasional juga menjadi perhatian. Di antaranya penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai respons terhadap ketidakpastian global dan perubahan iklim; percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan pengurangan stunting sebagai bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas.
Kamudian transformasi ekonomi melalui hilirisasi, penguatan UMKM, dan digitalisasi sektor-sektor produktif; penguatan kualitas SDM melalui reformasi pendidikan dan layanan kesehatan yang merata; serta pengendalian inflasi daerah dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Oleh karena itu, kami mengajak semuanya untuk melihat ke depan, menyikapi semua tantangan dan merubahnya menjadi peluang. Berupaya sekuat tenaga mencari solusi terbaik untuk menstimulasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat Banyuwangi,” kata Ipuk.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Ipuk membeberkan 8 prioritas program yang akan dijalankan di 2027. Mulai peningkatan kualitas SDM; reformasi perlindungan sosial; transformasi ekonomi lokal, pariwisata berkelanjutan dan UMKM Naik Kelas; produktivitas pertanian.
“Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, kita beri larangan mendirikan bangunan permanen di atas lahan sawah. Ini sejalan dengan swasembada pangan bapak Presiden,” kata Ipuk.
Sedangkan untuk penguatan SDM responsif, Pemkab meluncurkan ‘Banyuwangi Progresif’. Beasiswa ini difokuskan pada sektor kesehatan sebagai pondasi pembangunan SDM. Pemda juga menggelar KOINWANGI (Kompetisi Inovasi Kabupaten Banyuwangi) untuk menjaring talenta-talenta inovatif yang unggul.
Selain itu, bagian dari 8 program prioritas itu antara lain pembangunan infrastruktur berkelanjutan; digitalisasi layanan publik dan efektifitas efisien pengelolaan keuangan daerah; pengelolaan hidup yang partisipatif dan ketahanan bencana; serta harmonisasi masyarakat dan kondusifitas wilayah.
“Untuk infrastruktur, kita akan tuntas-habiskan perbaikan jalan poros antar kecamatan. Keluhan terbesar rakyat hari ini adalah tentang infrastruktur. Kami akan fokuskan sisa kekuatan fiskal untuk menyambungkan urat nadi antar wilayah ini, rakyat bisa melintas dengan aman dan lancar,” tegas Ipuk.
Musrenbang RKPD 2026 diikuti secara luring maupun daring jajaran OPD, kepala desa, lurah, dan camat se-Banyuwangi. Turut hadir Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Jatim Dydik Rudy Prasetya, Wakil Ketua DPRD, Wakapolresta Banyuwangi, Ketua MUI Banyuwangi, hingga lintas elemen masyarakat mulai perguruan tinggi, tokoh lintas agama, budayawan, termasuk pimpinan organisasi masyarakat.
Ipuk berpesan agar musyawarah tersebut dapat menghasilkan solusi terbaik untuk menyikapi berbagai isu penting nasional maupun provinsi, serta tetap berpijak pada kebutuhan riil masyarakat Banyuwangi.
“Semoga setiap langkah pembangunan yang kita rancang bersama diberi kemudahan, keberkahan, serta membawa kebaikan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi, hari ini dan di masa yang akan datang,” harap Ipuk. (nng)
