SURABAYA – PT. Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), dikabarkan telah menjalin kerja sama dengan PT. Berkah Multi Cargo (Swasta), terkait pengoperasian kegiatan Pindah Lokasi Penimbunan (PLP) peti kemas, di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.
Dalam surat perjanjian kerjasama dengan nomor : HK.0501/96/RJTM- 2019 tersebut, PT. DPS menyewakan lahan seluas 12.730 meter persegi kepada PT. Berkah MUlti Cargo dengan nilai sewa sebesar Rp. 45 miliar selama 20 tahun.
Mantan Ketua Serikat Pekerja PT. DPS, Sulistyo Purnomo, ketika dikonfirmasi terkait adanya perjanjian kerjasama tersebut membenarkan.
“Itu perjanjian kerjasama tapi intinya sewa. Dulu saya dengar lahan itu mau dijual, setelah saya laporkan ke Kementerian BUMN berubah jadi kerjasama,” katanya, Kamis (29/10/2020).
Ketika disinggung akan dijual ke pihak mana lahan tersebut, Sulis mengatakan awalnya ia mendengar akan dijual ke pihak Pelindo, akan tetapi kemudian berubah ke pihak swasta berbentuk kerjasama.
“Kalau dulu itu yang saya tahu ke pihak Pelindo, bukan pihak swasta. Tapi sekarang kok ke pihak swasta. Coba ditanyakan ke PT. DPS,” katanya.
Lebih lanjut, Sulis mempertanyakan terkait batas jangka waktu sewa lahan antara pihak BUMN dan swasta. Menurut sepengetahuannya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah pasal 29 ayat (2), disebutkan hanya 5 tahun saja.
” Yang saya tahu jangka waktunya 5 tahun dan dapat diperpanjang. Lha kok di perjanjian kerjasamanya 20 tahun langsung. Apa bisa ? di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara pasal 10 ayat (1) juga disebutkan sama, 5 tahun,” terangnya.
Direktur Utama PT. DPS, Bambang Soenjasmono dan mantan Direktur Keuangan PT. DPS, Faisal Nur, saat dikonfirmasi terkait perkara ini belum memberikan jawaban apapun hingga berita ini diturunkan.
Sedangkan Komisaris Utama PT. DPS, Syarif Hidayat, ketika dikonfirmasi terkait batas jangka waktu sewa lahan BUMN ke pihak swasta, juga tidak memberikan jawaban.
Diana Rosa, mantan Direktur operasional PT. DPS, yang saat ini menjabat sebagai Direktur utama PT Industri Kapal Indonesia (IKI) di Makassar, saat dikonfirmasi terkait isu penjualan lahan Di PT. DPS saat dirinya menjabat, langsung membantahnya.
” Tidak benar, semua ada ijinnya pak dan ini merupakan aksi korporasi yang diketahui oleh Kementerian sebagai langkah penyehatan perusahaan. Silahkan bapak koordinasi dengan Sekper DPS ya,” ujar Diana saat dikonfirmasi melalui pesan singkat Whatsapp, Kamis (29/10/2020).
Sedangkan terkait dengan dua peraturan yang mengatur batas jangka waktu sewa lahan milik BUMN ke pihak swasta, Diana tidak menjawab hingga berita ini diturunkan.
