SURABAYA – Dr. Benjamin Kristianto Mars Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur melihat hingga kini sistem zonasi tingkat SMA/ SMK hampir di seluruh wilayah Jatim masih bermasalah alias ruwet. Hal ini di jumpai ketika melakukan serap aspirasi masyarakat di kabupaten Sidoarjo hampir mayoritas para orang tua mengeluh soal anaknya yang tidak bisa di terima di sekolah negeri yang menjadi jujukannya karena terbentur sistem zonasi sehingga terpaksa harus menerima kekecewaan.
” Mestinya Setiap kecamatan harus ada sekolah SMA dan SMK, sehingga mempermudah anak kita mengakses pendidikan di sekolah Negeri yang menjadi pilihannya mengingat fasilitasnya lengkap ,” kata dr. Beny saat ditemui di ruang kerjanya , kamis ( 20/11).
Politisi asal Partai Gerindra ini mendesak agar Pemerintah Provinsi lewat Dinas Pendidikan Jatim supaya mendirikan sekolah-sekolah Negeri disetiap kecamatan agar mempermudah calon siswa untuk mengakses sekolah di kecamatan tersebut mengingat sistem zonasi yang sudah di terapkan.
” Di Kabupaten Sidoarjo hampir setiap kecamatan masih belum ada sekolah Negeri sehingga ini banyak di keluhkan orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya ke sekolahan Negeri di kecamatan tempat tinggalnya ,” ucapnya.
Selain itu , lanjut dr. Beny, masih adanya pungutan liar yang berdalih untuk tambahan operasional sekolah, pihaknya berharap agar Dinas Pendidikan turun kelapangan guna memberi tindakan tegas bagi sekolah yang masih memungut iuran tambahan yang berdalih apapun alasannya.
” Masa pandemi ini kan jarang terjadi pertemuan sekolah tatap muka sehingga biaya operasional dari sekolah tersebut sangat minim. Karena itu jika ada pungutan yang berdalih untuk laboratorium atau kegiatan lainnya harus di hilangkan pada masa covid saat ini. Sehingga tidak ada lagi biaya -biaya tambahan di setiap sekolah, ” Pungkas Anggota DPRD Jatim yang maju dari Dapil 2 Sidoarjo. ( rofik)
