Terima Saldo Nol Rupiah, 1.000 KPM Sidoarjo Gagal Cairkan Dana Bansos

SIDOARJO – Sedikitnya ada sekitar 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sidoarjo tak bisa mencairkan bantuan sosialnya lantaran saldo di kartu kombo nol atau kosong.

Kondisi seperti itu mereka alami sudah sejak 5 bulan lalu.

Hal ini ketahui ketika para KPM hendak mencairkan dana bantuan sosial di salah satu E-Warong, tenyata dana yang biasanya masuk ke rekening Kartu Keluarga Sejahetra (KKS) melalui bank BNI ternyata masih nol rupiah.

Warga berinisial EM, (50), salah satu KPM mengatakan, saldo kosong bukan kali ini saja dia alami, sembari menunjukkan bukti print out cek saldo dan kartu BPNT.

EM mengatakan sudah 5 bulan berturut-turut saldo miliknya kosong, sehingga gagal mencairkan bantuan berupa beras dan telor.

Terakhir ia menerima BPNT berupa sembako beras dan telur pada April 2020 lalu. Di bulan Mei hingga September ini, ia tidak menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial RI tersebut. “Sudah dapat sebanyak 7 kali (7 bulan, red). Nah ini tadi kembali negecek ternyata kosong,” ungkapnya saat ditemui di salah satu agen E-Warong di Desa Kedung Wonokerto, Kecamatan Prambon.

EM juga mengaku tidak paham mengapa saldo di kartu miliknya kosong.  Setelah mengetahui saldo pada kartu BPNT kosong, ia langsung melaporkan hal tersebut ke pendamping BPNT setempat melalui agen penyalur atau E-Warong. “Ya kecewa karena buat tambahan buat makan sehari-hari. Apalagi suami kerjanya juga buruh harian lepas. Kalau tidak kerja, tidak dapat upah,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pak War (63), salah satu KPM yang juga saldonya nol. War pada setiap bulan selalu mengecek saldo pada kartu BPNT atas nama istrinya Myt. Hasilnya, selama lima bulan ini tidak ada bantuan BPNT yang masuk. “Sudah 5 bulan ini tidak dapat. Ya pinginnya dapat lagi,” tandasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo Tirto Adi mengatakan, kasus saldo nol pada KPM BPNT kerap terjadi di Sidoarjo. Namun dikatakan Tirto, masalah pembayaran bantuan tersebut bukan wewenang dari Dinsos, melainkan wewenang Bank BNI selaku Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang ditunjukkan oleh Kementerian Sosial RI.

“Menyangkut tentang sistem perbankan, sistem pembayaran bukan kewenangan dinas sosial. Ini merupakan wewenang sepenuhnya dari Kemensos yang telah diberikan ke Himbara, dalam hal ini adalah BNI,” kata Tirto saat ditemui di kantornya beberapa waktu lalu.

Dikatakan Tirto, kasus saldo nol pada penerima BPNT di Sidoarjo mencapai 1.000 KPM. Usaha Dinsos Sidoarjo pada kasus tersebut adalah melaporkan ke pihak BNI selaku bank yang ditunjuk oleh Kemensos untuk penyalur bantuan.

“Dari Dinas Sosial melalui Kortek (Koordinator Teknis) segera mengirim surat dan melakukan rekonsiliasi setiap bulan kami lakukan dengan BNI. Untuk itu kewenangan sepenuhnya BNI untuk percepatan masalah ini. Yang terpenting dari Dinsos berupaya agar KPM menerima Bansos ini,” pungkasnya.

Untuk diketahui, para KPM BPNT setiap bulannya menerima uang bansos senilai Rp 200 ribu. Uang tersebut ditransfer melalui kartu kombo atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), yang nantinya akan digunakan untuk membeli logistik berupa beras dan telur.

Sementara Kepala BNI Cabang Sidoarjo Muaz, saat dikonfirmasi tidak merespon. Bahkan di hubungi melalui telepon selulernya tidak diangkat. Begitu juga saat dihubungi melalui pesan WhatsApp tidak membalas meskipun sudah terkirim dan sudah ada tanda dibaca.

Seperti diberitakan sebelumnya, amburadulnya pelayanan bank BNI dalam menangani program bansos BPNT membuat komisi D DPRD Sidoarjo dan komisi E DPRD Jatim juga menyoroti kinerja BNI karena diduga adanya pemotongan dana dari oknum agen BNI. Bahkan dalam waktu dekat komisi E DPRD Jatim mengagendakan akan memanggil pimpinan bank BNI untuk memberikan klarifikasi terkait pelayanan bansos BPNT.

Selain itu, kasus bansos BPNT juga dalam pengawasan tim kejaksaan negeri Sidoarjo. Saat ini tim kejari Sidoarjo melakukan penelusuran dan tindaklanjuti laporan masyarakat terkait dana bansos BPNT Sidoarjo.

Data yang berhasil dihimpun, di Sidoarjo ada sebanyak 95.545 KPM tahun 2020 yang bersumber dari APBN (Kementerian Sosial). Masing-masing KPM mendapat bansos BPNT Rp 200.000, sehingga uang yang dikelola bank BNI sebesar Rp 229 miliar di tahun 2020.

Namun dalam pelaksanaan di lapangan, banyak para KPM yang kecewa, termasuk menerima saldo nol rupiah. “Akibat pelayanan yang amburadul, tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan bank BNI akan dicabut dan bakal dialihkan ke bank lain yang lebih profesional dalam melayani program bansos BPNT,” pungkas sumber BIDIK.