SURABAYA l bidik.news – Program Sekolah Rakyat ( SR ) adalah inisiatif baru dari pemerintah pusat di bawah arahan Presiden, menghadapi berbagai tantangan kompleks dalam pelaksanaannya, termasuk rendahnya minat siswa untuk bertahan lama (kerasan) di sekolah tersebut.
Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur Hj.Zeiniye ,S.Ag menekankan bahwa program ini bukanlah hal yang mudah, karena melibatkan aspek infrastruktur, pengelolaan, dan pembinaan karakter siswa secara menyeluruh.
“Banyak yang negatif, bahkan yang kerasan juga tidak banyak, nah itu gimana? Memang ketika bicara sekolah rakyat, ini program baru dari pemerintah pusat, dari Pak Presiden, ini bukan hal yang mudah ,” ucap zeiniye pada Selasa ( 9/9/2025 ).
Menurut anggota Fraksi PPP DPRD Jatim , persiapan program ini harus dilakukan secara matang. Selain ketersediaan sarana dan prasarana yang krusial adalah peran Satuan Pendidikan Negeri (SDN) dalam mengelola Sekolah Rakyat. “Kepala sekolah itu kan ketika sekolah rakyat dia berfungsi mirip dengan pengasuh pondok pesantren , ‘ ucapnya.
Karena itu ,lanjut Zeiniye , sekolah rakyat ini full day school termasuk dengan penguatan dan pembinaan karakter anak-anak. Maka tentu kan bagi kepala sekolah ini kan harus stay ada di situ.
Ia juga menyoroti muatan kurikulum lokal yang belum sepenuhnya terintegrasi di luar kurikulum wajib nasional. Belum lagi rekrutmen tenaga pendidik yang memerlukan kualifikasi lebih tinggi.
“Rekrutmen tenaga pendidiknya seperti itu kan dia perlu memiliki kualifikasi lebih daripada guru-guru yang lain seperti itu. Karena memang dibutuhkan effort dan energi yang luar biasa untuk mendampingi keberadaan di sekolah rakyat itu,” pungkas Politisi asal Dapil Situbondo ,Bondowoso dan Banyuwangi. ( Rofik )
