SURABAYA | BIDIK – Di tahun 2050 mendatang, diperkirakan 70% populasi dunia akan tinggal di perkotaan (UN, 2006). Dari prediksi tersebut bisa dibayangkan bagaimana kota akan dipadati banyak sekali penduduk.
“Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan, tren jumlah penduduk Indonesia di perkotaan akan mencapai 68% di 2025. Semakin bergesernya populasi ke perkotaan membuat urbanisasi akan tidak terbendung, yang pada akhirnya bisa menimbulkan masalah sosial ekonomi baru, seperti pengangguran, kemiskinan, polusi, kemacetan, akses air bersih, permukiman kumuh dan sebagainya,” ungkap Rezeki Peranginangin, Kepala Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi Kementerian Pekerjaan Umum (tengah) dan Perumahan Rakyat (PUPR) Selasa (17/10/2017).
Ditambahkan Rezeki, ketangguhan sebuah kota untuk mengantisipasi munculnya permasalahan tersebut menjadi harga yang tak bisa ditawar lagi.
“Ketidakseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian Barat dan Timur memang kerap menghantui kita di masa lalu. Namun beberapa tahun belakangan, pembangunan infrastruktur di Kawasan Timur Indonesia (KTI) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Pusat,” katanya.
Konektivitas dan keterbukaan KTI terus digenjot agar mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selaras dengan maraknya pembangunan tersebut, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi akan menjadi faktor penarik bagi masyarakat untuk bermigrasi dan bermukim. Gambaran singkat menunjukkan pentingnya para pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di level pusat dan daerah KTI untuk bersiap dengan rencana-rencana untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
Dinamika perkembangan kota-kota di Timur Indonesia mulai menunjukkan fenomena yang tidak terencana (unplanned). Kawasan kumuh muncul di bantaran sungai misalnya, menjadi salah satu indikator belum siapnya perangkat kebijakan serta kelembagaan dalam menopang cita-cita perkembangan KTI.
Kota Jayapura, Sorong, Ternate, dan Labuan Bajo (Ibu Kota Kab. Manggarai Barat) merupakan pusat pertumbuhan wilayah yang memiliki fungsi pelayanan yang lebih luas dari batas administrasinya. Sebagai pusat pertumbuhan, kota-kota ini menjadi daya tarik para migran untuk bekerja.
“Tingginya arus migrasi ke dalam kota-kota ini tidak dibarengi kesiapan fasilitas dasar kota, seperti lahan perumahan, air bersih, drainase, dan jaringan jalan yang memadai. Kondisi ini memicu adanya perubahan guna lahan besar-besaran untuk memenuhi kebutuhan perumahan dan aktivitas kota lainnya. Perubahan guna lahan dari kawasan yang seharusnya hijau membuat terganggunya keseimbangan kota. Dikhawatirkan, bencana akan jadi lebih sering terjadi,” ucap Rezeki lagi.
Untuk menjaring saran, pendapat, diskusi potensi permasalahan, serta yang tak kalah penting knowledge sharing dan pengalaman dari keberhasilan (best practice) Kota Surabaya dalam menata kotanya. Puslitbang Kebijakan dan Penerapan Teknologi, Balitbang Kementerian PUPR menggelar Diskusi Teknis “Menatap Masa Depan Kota-Kota di Timur Indonesia dalam Perspektif Infrastruktur PUPR”. Dan dilanjutkan kunjungan lapangan (field trip) ke tempat yang menjadi landmark kemajuan penataan Kota Surabaya.
Acara ini dihadiri instansi yang berkecimpung di bidang perencanaan kota di wilayah timur Indonesia, antara lain Bappeda Jayapura, Sorong, Manggarai Barat, serta Ternate. Juga perwakilan pemerintah pusat dari Kementerian PUPR, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Bappenas.
“Dengan dihadiri perwakilan pusat dan daerah, harapannya akan tercipta sinergi kebijakan antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah yang bersentuhan langsung dengan kawasan Indonesia bagian timur,” ringkasnya.(hari)
