SURABAYA l bidik.news – Anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Timur, Rasiyo, menyatakan barisan kader Demokrat di Jatim siap menjadi garda terdepan mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan itu disampaikan Rasiyo menindaklanjuti instruksi Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, dalam pidatonya beberapa waktu lalu.
“Kami di daerah wajib mengamankan dan menyukseskan program pemerintah pusat. Itu perintah Ketum AHY,” ujar Rasiyo, anggota DPRD Jatim Dapil Surabaya, Senin (8/9/2026).
Mantan Sekda Provinsi Jatim ini merinci ada 3 pesan utama dari AHY untuk kader: ekonomi, keadilan, dan kepastian hukum. Tiga pilar itu, kata dia, harus jadi kompas dalam bekerja.
“Masalah ekonomi itu sangat penting dan cakupannya luas. Kesejahteraan bisa lahir dan batin, termasuk fisik seperti kecukupan pangan. Ini hal yang sangat luar biasa,” jelas Rasiyo.
Untuk pilar keadilan, ia menekankan negara wajib hadir memenuhi hak seluruh warga tanpa tebang pilih. Sementara di bidang hukum, Rasiyo menyoroti prinsip equality before the law.
“Hukum itu harus adil. Tidak boleh tumpul ke atas, tajam ke bawah. Harus ada kesamaan hak di hadapan hukum bagi semua warga negara,” tegasnya.
Rasiyo menegaskan Demokrat siap memberi masukan agar program pusat lebih tepat sasaran di daerah.
Salah satu yang ia soroti adalah Program Makan Bergizi Gratis. Rasiyo menilai konsepnya bagus, tapi mekanisme distribusinya perlu dievaluasi.
“Program MBG ini sangat bagus. Tapi, agar pelaksanaannya lebih optimal, alangkah baiknya jika pengelolaannya diserahkan langsung kepada pihak sekolah atau pondok pesantren,” usulnya.
Menurutnya, sekolah dan ponpes, kata Rasiyo, adalah pihak yang paling paham kebutuhan anak didik dan santri. Jika pengelolaan diserahkan ke mereka, distribusi akan lebih cepat, efektif, dan akuntabel.
Ia juga menyinggung struktur Badan Gizi Nasional yang belum sampai ke level bawah. Jika semua elemen ini bersinergi, hasilnya pasti sangat bagus
“BGN kan tidak punya struktur sampai di level paling bawah. Maka dari itu, Gubernur, Bupati/Wali Kota, Kepala Sekolah, hingga pimpinan pondok pesantren harus dilibatkan secara bersama-sama dalam pengawasan,” terangnya.
Di akhir, anggota Komisi E DPRD Jatim itu menitipkan pesan penting: efisiensi anggaran. Ia berharap anggaran program strategis benar-benar sampai ke masyarakat yang paling membutuhkan.
“Harapan kita bersama tentu adalah efisiensi anggaran, sehingga masyarakat yang memang memerlukan bisa diutamakan,” pungkas Rasiyo.( Rofik )
