BANYUWANGI|BIDIK, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi melakukan survey terhadap sebelas tambang galian C di Banyuwangi. Sebelas tambang itu merupakan tambang galian C kategori baru yang telah mengajukan ijin ke Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Perijinan Terpadu (UPTP2T) Provinsi Jawa Timur.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Banyuwangi, Khusnul Khotimah mengatakan beberapa waktu lalu pihaknya telah melakukan tinjau lapang terkait permasalahan lambatnya proses ijin galian C yang dikeluhkan oleh para pengusaha tambang.
Menurut Khusnul, lamanya proses perijinan yang dikeluhkan itu bermacam-macam, diantaranya ada ijin eksplorasi, ijin usaha produksi, ijin eksploitasi dan lainnya.
“Saat survey ke lapangan kita cek kelengkapan berkas ijinnya, barangkali ada kekurangan dan perlu perbaikan,” jelasnya.
Dari hasil survey, lanjut Khusnul, kebanyakan para pengusaha tambang masih dalam tahap mengajukan ijin eksplorasi atau penelitian.
“Kita disini hanya melakukan kajian, semua kewenangan ada pada provinsi, mungkin dikarenakan banyaknya pengajuan dari 38 kabupaten/kota di Jatim, dengan SDM yang terbatas pastinya belum bisa melakukan tinjau lapang,” tandasnya.
Sebelumnya, para pengusaha tambang galian C yang tergabung dalam Forum Penyelamat Pembangunan Banyuwangi (FPPB) telah melakukan pertemuan dengan Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas. Mereka meminta Bupati agar bisa membantu mempercepat proses turunnya ijin usaha produksi (IUP) pertambangan.
Pertemuan yang digelar di ruang Rempeg Jogopati, Rabu (24/5) tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Banyuwangi I Made Cahya Negara dan anggota Forum Penyelamat Pembangunan Banyuwangi (FPPB) yang merupakan gabungan pengusaha tambang tanah urug, pasir, dan batu.(nng)
