SURABAYA | BIDIK.NEWS – PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) melakukan penandatanganan kerja sama dengan Pemkab Sidoarjo dalam penyediaan Bahan Bakar Jumputan Padat (BBJP) yang berasal dari sampah di Kab. Sidoarjo.
Penandatanganan dilakukan di kantor pusat PJB, Selasa (13/9/2022) dan ditandatangani oleh Direktur Operasi 2 PJB Rachmanoe Indarto dan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali. Dan disaksikan Direktur Mega Proyek & EBT PT PLN (Persero) Wiluyo Kusdwiharto, Komisaris Independen PLN Alex Iskandar Munaf dan Dirut PJB Gong Matua Hasibuan serta Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan.
Nantinya, BBJP ini akan menjadi bahan bakar pengganti batu bara dalam sistem co-firing pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola PJB.
Terjalinnya kerja sama ini juga sebagai bukti konkret upaya PJB mewujudkan target bauran Energi Baru Terbarukan (EBT) 23% pada 2025 melalui teknologi co-firing pada PLTU sekaligus upaya meningkatkan kualitas lingkungan.
Wiluyo Kusdwiharto menyampaikan arti penting terjalinnya kesepakatan yang mutualisme ini. Bahwa inisiasi PJB bersama Pemkab Sidoarjo sudah seharusnya diterapkan oleh PLTU di Indonesia lainnya dengan Pemkab setempat. Mengingat kerja sama ini akan saling menguntungkan PJB dan Kab. Sidoarjo secara kontinyu.
“Program cofiring diharapkan dapat berkontribusi 3,59% terhadap bauran energi terbarukan yang ditargetkan mencapai 23% di 2025. Diperlukan pasokan biomassa mencapai 10,2 juta ton per tahunnya. Untuk itu kami membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder yang diantaranya dukungan dari segi kebijakan, insentif/kompensasi, pembebasan PPN & PSDH, hingga dukungan sarana pengolahan sampah”, terang Wiluyo.
Pahala Nainggolan juga menyampaikan, sinergi antar instansi seperti PJB dengan Pemkab Sidoarjo perlu dieksekusi secara langsung untuk membawa perubahan lingkungan yang lebih hijau.
Sinergi ini juga akan berdampak penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana sudah ditetapkan dalam target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. Selain itu pemanfaatan sampah sebagai BBJP juga merupakan salah satu rekomendasi KPK.
“Program co-firing merupakan upaya percepatan target bauran EBT dan komitmen carbon neutral dengan cara melakukan substitusi sebagian batu bara dengan sumber energi alternatif seperti sampah, biomassa, dan lainnya. Kami mendukung percepatan program serupa demi tercapainya lingkungan Indonesia yang lebih baik”, ungkapnya.
Adapun, PJB dan Pemkab Sidoarjo telah menginisiasi pengelolaan sampah menjadi bahan bakar (waste to fuel) sejak awal 2022. PJB selama ini telah melakukan riset dan pengujian keamanan pemanfaatan BBJP di PLTU, mitigasi resiko telah dipetakan dan selanjutnya akan siap sebagai offtaker BBJP produksi DLH Sidoarjo.
Hal ini bentuk komitmen PLN Group dalam membantu mengatasi problematika sampah, mendukung lingkungan bersih dan sehat serta mendorong terjemahan konsep waste to fuel into reality.
Melalui sinergi yang baik ini, telah dilaksanakan pengiriman BBJP dari TPS Jabon Sidoarjo sebanyak 160 ton yang digunakan sebagai bahan bakar co-firing di PLTU Tanjung Awar-Awar dan PLTU Paiton pada Juli 2022. BBJP tersebut dapat digunakan bahan bakar pengganti batu bara dalam co-firing sebesar 3%.
Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali turut menyampaikan rasa syukurnya atas tercapainya kesepakatan ini. Menurutnya, kerja sama ini akan mendorong seluruh daerah di Kab. Sidoarjo mengumpulkan dan mengelola sampahnya dan diubah menjadi BBJP.
“Program co-firing PLTU yang menggunakan BBJP ini menjadi salah satu solusi permasalahan sampah di kota kami (Sidoarjo). Saya berharap sinergi ini terus terjalin dengan menciptakan Sidoarjo bebas sampah dan terwujudnya lingkungan yang bersih serta kualitas udara yang lebih asri “, terangnya.
Pengelolaan yang telah dilakukan sejauh ini berupa pemanfaatan kembali sampah, pendaur ulang sampah, pengolahan sampah menjadi bahan baku pakan ternak dan kompos, serta dimanfaatkan menjadi sumber energi.
“Dengan upaya itu, PJB bisa mewujudkan 2 tujuan, yakni mengelola sampah kota serta menciptakan listrik berbasis energi bersih dan sumber daya domestik untuk mengejar target karbon netral pada 2060,” pungkas Ahmad.
