SURABAYA | bidik.news – Indonesia menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat sepanjang 2025 di tengah gejolak ekonomi dan geopolitik global. Capaian positif ini hasil kerja kolektif bangsa, diperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter sehingga pertumbuhan dan stabilitas berjalan beriringan.
Apresiasi kepada Bank Indonesia (BI) yang terus mengawal stabilitas perekonomian dan turut mendorong pertumbuhan, yang bersinergi dengan berbagai pengelola perekonomian nasional. Sinergi dan kerja sama tersebut memberi hasil nyata dan prestasi yang bisa dibanggakan.
“Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri dan tidak boleh tergantung kepada negara lain. Saling mengisi, saling membantu, dan sekarang saatnya memberi solusi yang cepat kepada rakyat. Kebijakan perlu dirumuskan dengan ketenangan, dilaksanakan dengan kepercayaan diri dan dengan tekad untuk berdiri di atas kaki kita sendiri,” kata Presiden RI Prabowo Subianto saat memberi arahan pada Pertemuan Tahunan BI (PTBI) 2025 di Kantor Pusat BI Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Hal itu sekaligus sekaligus apresiasi dan dukungan terhadap tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan”.
Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia ke depan akan lebih baik dengan pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan, dengan tetap mewaspadai ketidakpastian global yang tinggi.
BI memprakirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 berada di kisaran 4,7-5,526 dan meningkat lebih tinggi pada 2026 dan 2027 masing-masing dalam kisaran 4,9-5,7 96 dan 5,1-5,926 yang didukung oleh konsumsi dan investasi yang meningkat, serta ekspor yang cukup baik di tengah perlambatan ekonomi dunia.
inflasi akan tetap terjaga rendah dalam kisaran sasaran 2,54196 pada 2026 dan 2027 didukung konsistensi kebijakan moneter, kebijakan fiskal, eratnya sinergi pengendalan inflasi baik di pusat maupun di daerah, dan penguatan implementasi Program Ketahanan Pangan Nasional. Stabilitas eksternal dan sistem keuangan tetap terjaga, disertai digitalisasi yang terus berkembang pesat.
“Ke depan, lima tantangan global perlu terus dicermati dan diwaspadali, yakni berlanjutnya kebijakan tarif AS, melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, tingginya utang Pemerintah dan suku bunga negara maju, tingginya kerentanan dan risiko sistem keuangan dunia, serta maraknya uang kripto dan stabfecoins pihak swasta,” ujar Perry.
Sinergi merupakan prasyarat dalam memperkuat transformasi ekonomi nasional agar pertumbuhan dapat lebih tinggi dan berdaya tahan. Sinergi kebijakan perlu terus diperkuat untuk menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks, yang meliputi 5 area penting, yakni:
1. Memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan.
2. Mendorong pertumbuhan lebih tinggi dan berdaya tahan.
3. Meningkatkan pembiayaan perekonomian dan pasar keuangan.
4. Mengakselerasi digitalisasi ekonomi-keuangan nasional.
5. Memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dan regional.
Sinergi kebijakan transformasi sektor riil untuk meningkatkan modal, tenaga kerja, dan produktivitas diperlukan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi dan berdaya tahan. Kebijakan transformasi sektor rill ditempuh baik melalui kebijakan industrial maupun kebijakan reformasi struktural, yang saling melengkapi.
Kebijakan industrial diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produksi dari sektor-sektor prioritas nasional, termasuk diantaranya hilirisasi khususnya berbasis sumber daya alam, industri teknologi, serta indusri padat karya.
Kebijakan struktural juga diarahkan untuk perbaikan iklim investasi, persaingan usaha yang sehat, konektivitas infrastruktur, serta penguatan kebijakan perdagangan dan investasi, termasuk melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai pusatpusat pertumbuhan.
Bauran kebijakan BI pada tahun 2026 akan terus diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga stabilitas, dengan bauran kebijakan ekonomi nasional. Kebijakan moneter pada tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas (pro-stabilitiy) dengan tetap memanfaatkan ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi (pro-growth).
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan kebijakan sistem pembayaran pada 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi (pro-grawith).
Bauran kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran dimaksud didukung dengan akselerasi pendalaman pasar uang dan pasar valas (PUVA) sesuai BPPU 2030 untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter, pengembangan pasar sekunder yang modern dan berstandar internasional, serta perluasan instrumen pembiayaan perekonomian.
Program pengembangan ekonomi-keuangan inklusif, termasuk UMKM dan ekonomi-keuangan syariah, juga akan terus diperluas.
Pada kesempatan yang sama, Kantor BI Jatim juga menggelar PTBI 2025 yang dihadiri mitra strategis Jatim dari Pemprov, Bupati/Walikota, Forkompimda, instansi vertikal, perbankan, akademisi, hingga asosiasi, yang diawali relay hybrid PTBI Nasional dilanjutkan dengan pemaparan outlook perekonomian Jatim, arahan strategis Pemprov Jatim dan pemberian apresiasi bagi mitra sinergi BI.
Adapun gelaran PTBI 2025, Pemprov Jatim memperoleh award untuk kategori Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik 2025 untuk Kawasan Jawa – Bali.
Deputi Kepala Perwakilan BI Jatim, M. Noor Nugroho menyampaikan, pada triwulan |||-2025 ekonomi Jatim tumbuh solid 5,2296 (yoy), menjadi kontributor terbesar kedua nasional, diperkirakan tumbuh 4,796-5,596 (yoy) pada 2025 dengan inflasi 2,52196. Pada 2026, perekonomian Jatim diprakirakan semakin tumbuh kuat di kisaran 4,826 – 5,696 (yoy) ditopang keyakinan konsumen dan penjualan ritel, serta adanya stimulus pemerintah.
Plt, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Jatim, Dr. MHD. Aftabuddin RZ, menyampaikan peran strategis Jatim sebagai provinsi terbesar kedua kontributor PDB nasional dan juga perannya sebagal lumbung pangan nusantara. Jatim juga menjadi simpul utama pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia.
“Keberadaan pelabuhan internasional, bandara, jaringan tol, dan kawasan industri yang saling terhubung telah membentuk ekosistem ekonomi yang kuat,” katanya.
BI Jatim bersama pemerintah daerah mendorong percepatan ekonomi melalui High Level Meeting pimpinan daerah, promosi investasi, penguatan kapasitas proyek, dan digitalisasi pembayaran, dengan 6 fokus kolaborasi PTBI Jatim 2025, yakni:
1. Akselerasi investasi daerah.
2. Penguatan industri.
3. Penguatan UMKM.
4. Optimalisasi keuangan daerah.
5. Digitalisasi sistem pembayaran.
6. Pengendalian inflasi sebagai upaya mewujudkan Jatim sebagai Gerbang Baru Nusantara.
