BIDIK News | MALANG – Zaman perubahan (transformation era) di dunia Arab semacam proyek baru yang sedang di garap oleh IMF (International Monetary Fund) dan Bank Dunia. Perubahan institusional dari cara-cara sistem politik ekonomi tradisional menuju perubahan dimana merupakan akhir dari masa minyak (end of the oil era).

Beberapa tahun terakhir, IMF dan Bank Dunia memulai kerjasama dengan komunitas-komunitas masyarakat, fokus terhadap pemberantasan korupsi, memperbaiki sistem layanan pendidikan dan kesehatan. Dan di saat yang sama, program reformasi ekonomi juga digalang dengan negara-negara Arab. Meski sebenarnya proyek utama adalah transformasi sistem politik.

Ekonomi berbasis ekspor minyak kian di koreksi. Meski beberapa negara Arab, minyak banyak memberi kesejahteraan seperti negara-negara Teluk, nyatanya sebagian besar negara-negara petrodolar belum dapat menyediakan lapangan pekerjaan yang lebih baik.

Separuh populasi dunia Arab dari 406 juta berusia dibawah usia 25 tahun dan rata-rata secara regional 30% anak muda adalah pengangguran. Arab Saudi yang 70 % buruh bekerja di sektor publik kini sedang melirik ekonomi ‘alternatif’ baru dan menurunkan ketergantungan ekonomi atas ekspor minyak.

Di satu sisi, kebutuhan sumber energi terus dialihkan dari minyak ke sumber energi lain. Pada 2016 saja, penggunaan minyak sebagai sumber tenaga listrik kalah dengan gas alam. Dari total 10 negara Timur Tengah (Arab Saudi, Mesir, Uni Umirat Arab, Qatar, Oman Kuwait, Bahrain, Iraq, Jodania, dan Lebanon) yang di liris Siemens Middle East Power- Outlook 2035 dari total 1.132 Twh (Terrawat per hour), 731 Twh berasal dari gas alam, sedangkan minyak bumi hanya 335 Twh.

Sedangkan di 2035 mendatang, di proyeksikan dari total 2.092 Twh, 1.499 Twh merupakan gas alam dan minyak bumi hanya akan di gunakan 315 Twh dari total 2.092 Twh. Sementara itu, kecepatan perubahan teknologi yang memungkinkan perubahan sumber tenaga alternatif, dan ketidaksesuaiannya dengan spirit Sustainable Development Goals, semakin menegaskan minyak bumi bukan masa depan ekonomi dunia.

Orientasi Baru Ekonomi

Dunia Arab menuju arah perubahan. Namun beragam instrumen untuk melaksanakan tata kelola ekonomi politik juga menjadi tantangan, seperti kita liat secara geo-politik dan geo-ekonomi. Banyak irisan faksional, jika dilihat dari segi pendekatan regionalisme baru (new regionalism approch).

Di satu sisi ada liga Arab, yang di representasikan dengan wilayah Timur Tengah. Di sisi lain ada kerjasama negara-negara Teluk (Gulf Cooperation Council), beserta irisan Arab-Afrika Utara yang kian komitmen membangun tata kelola ekonomi baru-baru ini di Afrika atau disebut dengan African Continental Free Trade Area pada 2018 ini.

Namun kenyataannya, negara-negara Arab mulai berbenah orientasi ekonomi. Lahirnya tesis Revolusi Industri 4.0, menempatkan kemajuan teknologi informasi sebagai sumber ekonomi baru yang berprinsip pada kecepatan, presisi, dan bernilai ekonomi tinggi. Di Dubai, Uni Emiriat Arab, kemunculan Careem sebagai perusahaan penyedia transportasi on-line pada 2012 saja telah memperkerjakan 250.000 orang, dan semakin tahun akan bertambah menurut perusahaan, sampai 500.000 pekerja.

Begitu juga sauq.com perusahaan ritel on-line telah memberi lapangan kerja sampai 3000 orang. Padahal populasi penduduk UAE hanya sebesar 9,4 juta jiwa pada 2017. Secara umum, menurut data MAGNITT, kurang lebih muncul 3000 start-up di Timur Tengah dan Afrika Utara dengan nilai investasi mencapai lebih 870 juta dollar Amerika di 2016.

Itu artinya, mereka semakin realistis dalam membangun ekonomi dalam negeri. Potensi kemajuan teknologi sebagai pengumpul kapital terus di kembangkan untuk terus meminimalisir ketergantungan pada ekonomi berbasis sumber daya alam yang terbatas.

Peluang Indonesia

Selain sumber daya lama sebagai penopang produktifitas ekonomi, Timur Tengah nyaris tidak memiliki sumber daya mumpuni untuk menggantikan ketergantungan terhadap minyak dan gas kecuali pada beberapa yang mengandalkan sektor pariwisata, seperti haji dan umrah, pernyataan mendasar setelah melihat sepintas overview kondisi Timur Tengah, lantas apa sektor realistis yang mungkin dapat dimainkan oleh Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ekonomi yang menguntungkan ?.

Pertama, sektor modal. Ini yang menjadi peluang Indonesia untuk meningkatkan kerjasama ekonomi, terlebih Indonesia kini membutuhkan kucuran dana segar untuk membangun insfrastruktur dan proyek strategis lainnya. Seperti tersiar kabar beberapa waktu yang lalu, rencana Arab Saudi berminat investasi di indonesia mencapai US$25 juta.

Namun, ini terlampau jauh. Kondisi Timur Tengah di proyeksikan rata-rata pertumbuhan ekonominya hanya sebesar 3% di 2018 dan meningkat 3,3% di tahun berikutnya. Sedangkan secara regional, negara-negara anggota Gulf Cooperation Council (Arab Saudi, UAE,Qatar, kuwait, Oman, Bahrain) yang digadang sebagai pembelanja modal lebih tinggi hanya 2,1% di 2018 dan 2,7% di 2019.

Adapun negara Timur Tengah di Afrika Utara, seperti Mesir yang di harapkan memainkan peranan penting hanya tumbuh di angka 4% ke 5%. Belum lagi dihadapkan pada resiko eskalasi geopolitik yang kian tak menentu dan membuat ketidakpercayaan investor serta keterbatasan akses bantuan finansial.

Kedua, ketergantungan mereka terhadap sektor pangan (food) baik makanan jadi maupun hasil agrikultur yang mungkin untuk jangka waktu yang lama. Ketahanan dengan mereka ditopang oleh importir sebab kesediaan lahan tanam hanya 5% dengan 40% diantaranya kesulitan irigasi. Peningkatan populasi penduduk berbanding lurus dengan peningkatan nilai impor pangan, khususnya di negara-negara Teluk yang diprediksi mencapai US$53,1 miliar di 2020 mendatang.

Hanya Filipina, salah satu negara ASEAN, yang mensuplai pangan segar (fresh produce) di tiga negara utama importir pangan, yakni UAE, Arab Saudi dan Qatar, dengan total nilai lebih dari US$321 juta di 2015, selebihnya negara-negara seperti afrika Selatan, Amerika Latin, Australia, India, China, dan lain-lain. Pada kasus ini, kita sebagai negara agraris justru masih kepayahan untuk ketahanan pangan saja, belum sampai pada eksportir pangan, meskipun produk makanan saji, seperti produk indomie yang merajai pasar di negara-negara Afrika dengan memperoleh nilai tertinggi dalam Consumer Reach Points (CRPs).

Akhir kata, kerjasama yang dibangun selama ini masih belum pada tahap kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Kita memang punya historis panjang hubungan diplomatik dengan negara-negara mayoritas Islam tersebut. Terlebih untuk kerjasama pendidikan dan kebudayaan. Pembenahan dalam negeri Indonesia, terutama berkaitan dengan sektor komoditi berkelanjutan seperti pangan, harus digarap serius mengingat dunia Arab semakin berbenah.

Bukan tidak mungkin, mereka akan menjadi kekuatan regional cukup di perhitungkan. Maka juga harus berhitung, menalar dengan sistematis untuk membangun kerjasama multilateral dengan Timur Tengah yang memiliki signifikansi ekonomi di masa depan. Penulis : Khoirul Anwar, Mahasiswa D3 Teknik Elektronika Universitas Muhammadiyah Malang