JAKARTA – Memasuki gelaran Paritrana Awards ke-4 yang merupakan penghargaan tahunan dari Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) bersama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) serta didukung Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri.

Para kandidat pemenang dikumpulkan untuk menerima apresiasi atas dukungan dan kepatuhannya dalam mendukung implementasi Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) selama tahun 2020.

Penganugerahan Paritrana Award 2020 ini dihadiri langsung oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin secara daring melalui webinar yang dihadiri para kandidat pemenang Paritrana Award 2020.

Para kandidat Paritrana Award ini terbagi atas beberapa kategori, yaitu kategori Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Perusahaan atau Badan Usaha mulai dari skala besar, menengah, hingga Usaha Kecil Menengah (UKM).

Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo menerangkan, partisipan dari Paritrana Award 2020 ini diramaikan oleh kandidat dari 34 Provinsi, 124 Kabupaten/Kota, 143 Badan Usaha Skala Besar, 157 Badan Usaha Skala Menengah dan 34 UKM yang mewakili tiap Provinsi.

“Seluruh kandidat diseleksi secara berlapis mulai dari tingkat Provinsi, hingga mengerucut pada panitia seleksi Pusat dan berlanjut pada sesi wawancara sampai akhirnya kami mendapatkan kandidat pemenang dari 7 Provinsi, 8 Kabupaten/Kota, 9 Badan Usaha Skala Besar dan 9 Badan Usaha Skala Menengah,” ujar Anggoro, Kamis (9/9/2021).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengingatkan, program Jamsostek ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan keamanan dalam bekerja, sehingga pekerja bisa fokus dan meningkatkan produktivitas yang berujung pada kesejahteraan. Ida juga menyinggung terkait Bantuan Subsidi Upah (BSU) yang menggunakan basis data BPJAMSOSTEK.

“BSU ini jadi salah satu manfaat pekerja atau buruh menjadi peserta BPJAMSOSTEK,” terangnya.

Menko PMK Muhajir Effendy menegaskan, Paritrana Award ini akan terus dilakukan setiap tahunnya karena terbukti mampu meningkatkan komitmen dari seluruh unsur Pemerintah, mulai dari Pusat, Provinsi, hingga ke Kabupaten atau Kota serta perusahaan atau Badan Usaha dalam mendukung implementasi Jamsostek di wilayah masing-masing.

Proses wawancara di hadapan dewan juri dipimpin Hotbonar Sinaga bersama unsur Tim Penilai yang terdiri dari Pemerintah, Ahli Jaminan Sosial dan Ahli Kebijakan Publik. Proses wawancara ini salah satu rangkaian dari penilaian setelah seleksi panjang dilakukan dan seleksi tahap akhir yang dilakukan tim penilai untuk menggali ide dan gagasan yang inovatif terkait implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya.

Sementara Ma’ruf Amin memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh pihak yang berkontribusi atas penyelenggaraan Paritrana Award ini. Pemerintah akan terus mendukung upaya implementasi Jamsostek ini agar perlindungan menyeluruh bagi pekerja dapat segera terwujud.

“Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dan regulasi seperti Inpres 2/2021 dan Permendagri 27/2021 sebagai komitmen pemerintah mengoptimalkan program perlindungan Jamsostek,” tegas Ma’ruf Amin.

Ma’ruf Amin menegaskan, Inpres 2/2021 tentang Optimalisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Permendagri 27/2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2022 yang mengatur penganggaran Jamsostek adalah wujud nyata komitmen pemerintah mendukung implementasi Jamsostek secara menyeluruh.

Permendagri dimaksud mengatur perlindungan Jamsostek melalui penganggaran APBD tahun 2022 bagi para pekerja non-ASN, pegawai penyelenggara pemilu, pekerja rentan, hingga pegawai BUMD.

Kembali Anggoro menegaskan, pihaknya menyambut baik dukungan Pemerintah dalam implementasi Jamsostek dan penegakan regulasi sebagai upaya perluasan cakupan perlindungan BPJAMSOSTEK.

Terpisah, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo, Guguk Heru Triyoko juga menyampaikan akan lebih maksimal dalam sosialisasi terkait Paritrana Award kepada Badan Usaha Binaan.

“Kami siap memaksimalkan lagi sosialisasi terkait Paritrana Award serta meningkatkan kolaborasi aktif dengan seluruh stakeholder demi perlindungan Jaminan Sosial para pekerja Indonesia”, tutup Guguk.