SURABAYA | bidik.news – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa menandatangani Perjanjian Kerja Sama (MOU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilacap terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
Penandatanganan dilakukan di Kantor Pelindo Sub Regional Jawa sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi mendukung tata kelola perusahaan yang baik serta memberi perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan Pelindo di wilayah Cilacap, khususnya di Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap.
Nota Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh GM Tanjung Intan Cilacap Miftah Fajrisal dan Kepala Kejari Cilacap DR. Muhammad Irfan Jaya, S.H., M.H. Kegiatan yang nantinya akan berlangsung selama 1 tahun ke depan ini akan dilakukan oleh para pihak untuk meningkatkan efektifitas penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa khususnya di Kawasan Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non litigasi).
“Kami menyambut baik perpanjangan kerja sama ini dan mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 Sub Regional Jawa kepada Kejari Cilacap. Melalui kerja sama ini, kami siap memberi bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan pendampingan hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, khususnya terkait pelaksanaan tugas-tugas Pelindo di wilayah Cilacap. Kami berharap sinergi ini dapat mendorong tata kelola yang baik, melindungi aset negara, serta memperkuat kepastian hukum dalam mendukung pembangunan dan kelancaran operasional di Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap dan sekitarnya,” ungkap Kepala Kejari Cilacap, Jumat (9/5/2025).
Sub Regional Head Jawa PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Purwanto Wahyu Widodo, menyampaikan, dengan semakin besarnya skala operasi Pelindo pasca penggabungan nasional sejak 1 Oktober 2021, kebutuhan akan pendampingan hukum yang kuat dan terpercaya menjadi semakin penting, khususnya dalam menyelesaikan berbagai persoalan perdata dan tata usaha negara yang berkaitan dengan proses bisnis pelabuhan.
“Kami menyadari dengan bertambahnya tanggung jawab dan kompleksitas bisnis, kami membutuhkan sinergi yang erat dengan pihak Kejaksaan sebagai mitra strategis. Pendampingan ini akan menjadi pedoman penting bagi kami dalam menjalankan proses bisnis, khususnya di wilayah Cilacap”, ungkapnya.
Kerja sama ini mencakup pemberian pertimbangan hukum, bantuan hukum, dan pendampingan hukum oleh Kejari Cilacap kepada Pelindo dalam menangani permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, termasuk potensi gugatan, kontrak kerja sama, serta penyelesaian sengketa hukum lainnya.
Melalui perjanjian ini, Pelindo berharap dapat terus menjalankan proses bisnisnya secara optimal dan sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG), sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayah Cilacap dan sekitarnya.
