MOJOKERTO – Wakil ketua Pansus DPRD LKPJ Gubernur Jatim Dwi Hari Cahyono membeberkan bahwa dalam rapat kerja dengan OPD Pemprov, diketahui banyak yang tak transparan dalam memaparkan data kinerjanya masing-masing.
“Selama ini laporan OPD ternyata seperti karangan bebas. Padahal BPS Jatim sudah memberikan data yang komplit. Data yang diberikan BPS itu sudah lengkap dari tahun ke tahun. Kalau di OPD mungkin disesuaikan yang baik-baik saja,” jelas politis asal Malang ini saat dikonfirmasi dalam Raker Pansus DPRD LKPJ Gubernur Jatim di Mojokerto, Sabtu (9/4/2022).
Diungkapkan politisi PKS ini,sebaiknya di Pemprov Jatim diberikan standarisasi dalam menyusun data kinerjanya. “Biar kami bisa mengetahui kinerja masing-masing OPD,” jelasnya
Jika diberikan data riil, kata Dwi Hari Cahyono, tentunya akan bisa diketahui progress kinerja OPD tersebut.” Kalau kinerjanya jelek tentunya tak perlu ditutupi. Toh data statistik sudah dibuka lebar-lebar oleh pihak BPS,” terangnya.
BPS sendiri, kata Dwi Hari Cahyono, sudah menyampaikan data lengkap, namun ditingkat OPD Pemprov bisa berubah.Dwi lalu memberi contoh data kemiskinan yang disajikan lengkap oleh pihak BPS.
“Banyak laporan OPD Pemprov selama rapat dengan pansus LKPJ Gubernur tak ada standarisasi,” urainya.
Jika ada standarisasi, katanya, tentunya akan mempermudah tim pansus untuk menilai kinerja dari masing-masing OPD Pemprov Jatim dalam menjalankan program kerja gubernur Jatim.
”Pelaporan itu transparan dan harus enak dibaca. Bukan malah hanya bisa dibaca pihak OPD saja.Inilah catatan kerja kami terhadap OPD Pemprov Jatim,” tutupnya.( rofik)
