MALANG|BIDIK NEWS – Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus di tiga daerah Malang Raya, Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang, rupanya tak berdampak pada tataran penyelenggara negara di tingkat bawah. Koordinator Malang Corruption Watch atau MCW, Fahruddin membeberkan kepada awak media, Rabu (28/8/2019).
Pengaduan masyarakat juga masih cukup banyak diterima pihaknya. Mulai dari dugaan pungli (pungutan liar) di lingkungan sekolah hingga pengerjaan proyek yang tidak sesuai spesifikasi. Perihal tersebut diperkuat oleh pernyataan Wali Kota Malang Sutiaji yang membenarkan ada bawahannya yang bermain-main, meski kasus suap di lingkungan Pemerintah Kota Malang berhasil dibongkar KPK.
“Belum lama ini, Bahkan Wali Kota Malang (Sutiaji) sendiri mengungkapkan masih ada bawahannya yang bermain. Bahkan terkesan tidak ada upaya serius pemerintah dalam rangka preventif atau pencegahan dari praktik tindak pidana korupsi ini,” ungkap Fahruddin.
Langkah pencegahan secara masif, ditambahkan Fahrudin menjadi catatan serius MCW. Karenanya pihaknya tak bosan mengingatkan KPK agar tidak hanya berhenti di program penindakan kasus, pun harus melakukan langkah-langkah pencegahan secara masif.
“Upaya sosialisasi, pengawasan dan supervisi di pemerintah daerah (Pemda) wajib dilakukan. Hal itu juga yang selalu kami ingatkan kepada KPK” tandasnya.
Mendatang, MCW Malang tidak hanya sekedar melakukan koordinasi dengan KPK saja, namun edukasi tentang pencegahan korupsi akan dilaksanakan dalam cakupan yang lebih luas. Komunitas kaum milenial, dunia pendidikan hingga sosial kemasyarakatan, akan menjadi sasaran edukasi pihaknya. (Doi)
